SELATPANJANG-– Setelah beberapa waktu lalu Bupati kepulauan Meranti, melayangkan surat ke Menteri Kehutanan Pusat di Jakarta, jum’at (3/2) lalu orang nomor satu di Kabupaten termuda di Riau itu kembali melayangkan surat Kepada Kemenhut terkait persoalan Pulau Padang, Kecamatan Merbau. Pelayangan surat tersebut juga didasari sekaligs menjawab surat dari DPRD Kepulauan Meranti.
Surat yang diajukan kepada Mentri Kehutanan oleh Bupati tersebut bernomor 522.2/Hutbun/02/2012/038 tertanggal 3 februari 2012, perihal menindak lanjuti surat DPRD bernomor 170/DPRD/1/2012/08.
“Berdasarkan surat ketua DPRD Kepulauan Meranti, perihal menindak lanjuti penyampaian aspirasi Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP), serta memperhatikan surat Forum Badan Pemusyawaratan Desa (F-BPD) Kecamatan Merbau bernomor 01/F-BPD/KM/1/2012, tertanggal 17 januari 2012 lalu perihal pernyataan sikap dan permohonan revisi SK Menhut nomor 327/Menhut-II/2009, dengan mengeluarkan blok Pulau Padang, maka selanjutnya kami serakan kepada bapak Menhut RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Bupati, melalui Kabag Humas membacakan isi surat Bupati yang telah dilayangkan itu kepada Riau Pos (Group JPNN), ahad (5/2) kemarin.
Surat tersebut, lanjut Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti juga ditembuskan kepada Gubernur Riau, DPRRI, melalui Komisi IV di Jakarta, Ketua DPRD Riau, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Kadishut Riau dan FKM-PPP di Pulau Merbau.
Sementara itu, dijadwalkan hari ini, senin (6/2) massa FKM-PPP akan kembali melakukan nuk rasa di depa kantor Bupati Kepulauan Meranti. Tujuan nya untuk mendesak Orang nomor satu di Kepulauan Meranti mendukung penyamaian aspirasi bahwa Menhut tidak komit terhadap penyelesaian Pulau Padang.
Seperti yang disampaikan salah satu coordinator FKM-PPP, Sutarno kepada Riau Pos melalui seluler. Dikatakannya bahwa dalam aksi nanti pihaknya juga akan mengajak Bupati bersama-sama mempertanyakan komitmen Pihak Pemerintah Pusat.
“Jika orang bertanya-tanya, termasuk para pejabat teras di Pemkab Meranti, kalau didemo Bupati itu kan salah alamat, saya tegaskan bahwa yang namanya menyampaikan aspirasi kan bisa dimana saja. Ke Bupati adalah mendukung ayaanda Bupati untuk sama-sama menolak keputusan Menhut yang tidak komit. Kedua adalah untuk bertanya sikap Bupati dalam persoalan ini,” kata Sutarno.
Kapolres Bengkalis, AKBP Toni Ariyadi SIK SH MH, melalui Kasat Intel, AKP Yudi Palmi ahad (5/2) membenarkan bahwa massa FKM-PPP akan melakukan aksi Unras di Selatpanjang, tepatnya didepan kantor Bupati Kepulauan Meranti di jalan Dorak hari ini.
“Jadi. Mereka (massa FKM-PPP) jadi akan melakukan aksi unras di Selatpanjang. karena salah satu coordinator mereka, Ridwan telah datang ke Mapolres di bengkalis untuk mengurus STTP nya. Namun begitu, kita juga telah mengirimkan anggota ke Selatpanjang untuk melakukan pengamanan aksi unras yang dilakukan FKM-PPP nantinya,” ucap AKP Yudi Palmi menjawab Riau Pos. (amy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Brimob Pasok Senjata Illegal
Redaktur : Tim Redaksi