JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie berharap masyarakat bersabar menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas berbagai dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan barang di Kesekjenan DPR RI. Menurutnya, BPKP tengah memeriksa berbagai persyaratan administrasi proyek-proyek di DPR. Sedangkan KPK memeriksa kemungkinan unsur tindak pidana korupsinya.
“Kalau ada kesalahan dan pelanggaran kita tunggu saja proses audit prosedur yang sedang dilakukan oleh BPKP. Kalau ada unsur tindak pidananya maka itu menjadi wilayah KPK untuk menindaklanjutinya," kata Marzuki usai memimpin rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2).
Menurut Marzuki, nantinya akan jelas pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek di DPR yang diduga bermasalah. Termasuk pula akan diketahui apakah kesalahan itu hanya menyangkut prosedur atau memang sudah sampai pada tindak pidana.
“Jadi jelas semuanya, tidak lagi saling lempar tanggungjawab. Dari audit itu kan nanti kelihatan kok. Jadi, sabar saja,” kata Marzuki yang kini merangkap sebagai Ketua BURT DPR.
Dalam kesempatan itu Marzuki juga membantah anggapan dari Badan Kehormatan (BK) DPR bahwa pelaksanaan proyek-proyek di gedung wakil rakyat itu menjadi tanggungjawab pimpinan BURT. Menurutnya, tidak ada satupun pasal baik di UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maupun tata tertib DPR yang menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab pimpinan BURT.
”Saya minta BK tunjukkan pasalnya, di mana ada pimpinan BURT yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek?" ujarnya.
Ditegaskannya, BURT itu memutuskan kebijakan secara kelembagaan. Keputusan dibuat bersama dan tidak dibuat oleh pimpinan saja. "Jadi keputusan ini adalah keputusan lembaga yang namanya BURT,” tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Demokrat Minta Wa Ode Nurhayati Percaya KPK
Redaktur : Tim Redaksi