jpnn.com, JAKARTA - Tidak ada penjelasan yang bisa diterima akal sehat kecuali hanya satu kalimat bahwa buruh China-lah yang berkuasa di Indonesia sekarang ini.
Hal tersebut disampaikan mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Jakarta, Kamis (30/4) merespons maraknya TKA asal Tiongkok di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Fadli Zon: Keterlaluan Masih Memasukkan TKA China di Tengah Pandemi Corona
Laode menyayangkan sikap pemerintah mengizinkan TKA asal China ke Indonesia. Padahal, pada saat bersamaan semua warga bangsa ini diminta diam di rumah. Pergerakan dibatasi secara ketat, para ASN dan karyawan swasta diminta untuk kerja dari rumah (WFH).
Selain itu, mal-mal ditutup, restoran ditutup. Bahkan kendaraan angkutan umum pun termasuk penerbangan disetop sementara. “Semua itu sebagai upaya menyetop penyebaran wabah virus corona (covid 19),” kata Laode.
BACA JUGA: Soal TKA China, Arief Poyuono: Kalian Kasihan Enggak Sama Pak Jokowi
Laode juga menyayangkan penjelasan pejabat Kemenaker yang berargumen bahwa tidak ada alasan melarang mereka karena semua persyaratannya dipenuhi. “Ini Luar biasa, bukan?,” sindir Laode.
Menurut Laode, pemberian hak istimewa kepada para TKA China seperti itu sungguh-sungguh menyayat-nyayat hati warga bangsa pemilik bendera Merah Putih ini.
Laode menyebut hanya tiga kemungkinan saja ketika Kemenaker memberi izin dengan alasan seperti itu. Yakni tidak memiliki sense of covid crisis, ada yang masuk angin dalam proses pengurusan izin masuk, dan atau kemungkinan adanya tekanan dari kekuatan besar di luar Kemenaker.
Seperti sudah diketahui secara luas, kata dia, bahwa publik bangsa ini bersikap tidak setuju dengan adanya TKA China yang terus masuk ke Nusantara. Bahkan secara seluruh elemen stakeholders di Sultra (gubernur, para bupati/wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, dan masyarakat lokal) menolak keras rencana kedatangan TKA asal China itu.
“Tetapi pihak pemerintah pusat rupanya bersikap mengabaikan saja dengan alasan yang dibuat-buat,” ujar Laode yang juga Komisioner Ombudsman RI ini.
Menurutnya, sikap Pempus seperti itu sangat-sangat disayangkan dan memprihatinkan. Terkesan terlalu mengistimewakan buruh asal China dan mengabaikan perasaan dan hak warga bangsa sendiri.
“Kecenderungan seperti ini sangat berbahaya di tengah kondisi krisis multidimensi akibat covid-19 sekarang ini,” katanya.
Menurutnya, bukan mustahil akan muncul reaksi dan pembangkangan sosial dari warga bangsa ini.
”Ya...potensi munculnya sikap ketidakpedulian sipil dengan berbagai bentuk larangan (PSBB), mereka boleh jadi turun ke jalan untuk demonstrasi bahkan bentrok fisik di lapangan baik dengan TKA China maupun dengan aparat. Dan, niscaya warga masyarakat bangsa sendirilah yang akan jadi korbannya.”
“Kita tentu tidak berharap seperti itu. Oleh karenanya, harus segeera ada kebijakan dan sikap figur-figur pejabat pempus yang bisa lebih mengondusifkan situasi ke arah terciptanya rasa nyaman nan berkeadilan bagi warga bangsa ini,” ucap Laode.
Lebih lanjut, Laode mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk menunda kedatangan TKA asal China itu. Kedua, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak untuk memasukkan TKA asal China.
Ketiga, menurut Laode, perlunya kebijakan khusus yang pada intinya bahwa seluruh investasi asing di Nusantara, tak terkecuali modal dari China, para pekerjanya harus dari warga bangsa sendiri. Apalagi dampak covid-19 ini diperkirakan akan terjadi ledakan pengangguran akibat PHK (pemutusan hubungan kerja).
“Saya kira, umumnya jenis pekerjaan yang ada di investasi PMA mampu dikerjakan oleh warga bangsa sendiri, apalagi kategori buruh kasar,” tegas Laode.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich