JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan eksploitasi atau perbudakan buruh di Tangerang, Banten yang baru saja terungkap merupakan bukti kesewenang-wenangan dan arogansi pemilik modal yang bekerjasama dengan oknum aparat atau pejabat terkait.
"Ini bukti bahwa penghinaan dan atau penjajahan terhadap warga bangsa sendiri masih terus berlangsung dan peristiwa tersebut bagian dari pelanggaran serius terhadap HAM dan nilai-nilai Pancasila," kata Laode Ida di Jakarta, Senin (6/5).
Selain sebagai bukti penjajahan dan pelanggaran HAM, peristiwa itu sekaligus jadi fakta terbuka pemerintah bukan saja tak mampu melindungi tenaga kerja, melainkan juga berpotensi terlibat secara tak langsung dalam eksploitasi dan penyiksaan warga bangsa sendiri.
"Peristiwa ini sangat memprihatinkan, dan bukan mustahil pula sebagai 'gunung es' perlakuan terhadap tenaga kerja," tegas senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Terkait dengan peristiwa tersebut, DPD mendesak pihak pemerintah musti bertanggung jawab atas kegagalannya dalam melindungi tenaga kerja.
"Perusahaan terkait harus diberi sanksi keras dan oknum yang terlibat harus dihukum seberat mungkin, sekaligus dilakukan investigasi oleh pihak independen," harapnya. (fas/gil/jpnn)
"Ini bukti bahwa penghinaan dan atau penjajahan terhadap warga bangsa sendiri masih terus berlangsung dan peristiwa tersebut bagian dari pelanggaran serius terhadap HAM dan nilai-nilai Pancasila," kata Laode Ida di Jakarta, Senin (6/5).
Selain sebagai bukti penjajahan dan pelanggaran HAM, peristiwa itu sekaligus jadi fakta terbuka pemerintah bukan saja tak mampu melindungi tenaga kerja, melainkan juga berpotensi terlibat secara tak langsung dalam eksploitasi dan penyiksaan warga bangsa sendiri.
"Peristiwa ini sangat memprihatinkan, dan bukan mustahil pula sebagai 'gunung es' perlakuan terhadap tenaga kerja," tegas senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Terkait dengan peristiwa tersebut, DPD mendesak pihak pemerintah musti bertanggung jawab atas kegagalannya dalam melindungi tenaga kerja.
"Perusahaan terkait harus diberi sanksi keras dan oknum yang terlibat harus dihukum seberat mungkin, sekaligus dilakukan investigasi oleh pihak independen," harapnya. (fas/gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangkis Separatis, BIN Disarankan Gandeng Intelijen Negara Lain
Redaktur : Tim Redaksi