jpnn.com - BANDUNG--Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat menuntut perusahaan tidak menangguhkan penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2014 yang telah disetujui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, 22 November lalu. Tuntutan tersebut disampaikan buruh melalui unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (16/12).
Koordinator KASBI Jabar Daryanto mengatakan, selama ini buruh menerima upah yang murah, sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Oleh karena itu, menurutnya penangguhan penetapan UMK oleh pengusaha bisa berdampak negatif bagi kehidupan buruh.
BACA JUGA: Sungai Meluap Rendam Enam Desa di Cilacap
Dia menjelaskan, di berbagai daerah di Jabar akan terjadi penangguhan UMK, seperti di Karawang dan Bekasi. Menurutnya, dalam penangguhan UMK terdapat keterlibatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, banyak perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang memadai, seperti keterangan pailit. Namun, kata dia, anehnya perusahaan tersebut diloloskan untuk menangguhkan UMK.
BACA JUGA: Sekdes Kedapatan Mesum
"Artinya persyaratan-persyaratan penangguhan UMK tidak dilengkapi oleh perusahaan, tapi Disnakertrans mengabulkannya. Saya tidak tahu siapa pelakunya, yang pasti ada keterlibatan oknum petugas dalam pengabulan penangguhan UMK," papar Daryanto di sela-sela aksinya.
Anomali penangguhan itu terbukti saat PTUN memenangkan gugatan buruh terhadap sekitar 258 perusahan yang menangguhkan UMK 2013.
BACA JUGA: Inilah Kronologi Ibu Guru Meninggal Usai Operasi Caesar
"Dengan dikabulkannya gugatan buruh terhadap penangguhan UMK, menandakan bahwa SK penangguhan UMK tahun 2013 cacat hukum. Dan ini juga merupakan kecerobohan gubernur dalam mengabulkan penangguhan UMK. Makanya tahun 2014 nanti, kami menuntut pemerintah Jabar agar tidak mengabulkan penangguhan UMK," bebernya.
Berbagai upaya pun terus ditempuh agar tidak ada pengusaha yang menangguhkan penetapan UMK 2014. Selain menggelar aksi, pihaknya mengaku terus melakukan koordinasi dengan serikat buruh dan pihak lainnya untuk mencegah penangguhan tersebut.
Hal itupun akan terus dilakukan mengingat pihaknya juga menuntut pemerintah segera menghapus sistem kontrak kerja dan alih daya (outsourcing) yang saat ini masih banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Menurutnya, sistem kontrak kerja dan outsourcing merupakan bentuk penindasan terhadap buruh.
"Sebenarnya pemerintah dan DPR pun telah mendukung penghapusan outsourcing, di antaranya melalui surat edaran gubernur mengenai moratorium sistem kerja outsourcing, dan PANJA OS BUMN di DPR RI yang telah mengeluarkan rekomendasi penghapusan outsourcing di BUMN," ucapnya.
Namun, tambah dia, pada kenyataannya keputusan tersebut belum dilaksanakan. Bahkan, menurutnya terkesan ada keengganan dari Menteri Negara BUMN untuk mematuhi rekomendasi tersebut.
Di sisi lain, dirinya pun menilai DPR belum membentuk SATGAS Outsourching seperti yang diamanatkan dalam rekomendasi tersebut. "Padahal kan fungsi Satgas itu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan rekomendasi Panja, agar efektif," tuturnya.
Aksi KASBI Jabar kemarin dilakukan dari pagi hingga sore hari. Unjuk rasa ratusan buruh yang mengenakan kaos berwarna merah itu dijaga ketat pihak kepolisian dengan menyiagakan kendaraan water canon. (agp)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Guru Meninggal Setelah Operasi Caesar
Redaktur : Tim Redaksi