jpnn.com - TULUNGAGUNG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bersafari Ramadan ke Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (16/4).
Dalam kunjungannya, Muhaimin mengajak kepala desa, sejumlah tokoh, dan aktivis desa untuk bahu-membahu membangun desa.
BACA JUGA: Soal China Minta APBN Jamin Proyek Kereta Cepat, Cak Imin Dukung Sikap Luhut
Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin ini sudah lama mendorong dan mengusulkan kenaikan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar per desa per tahun.
Menurut dia, kenaikan dana desa ini demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
BACA JUGA: Elektabilitas Cak Imin dan Erick Thohir Naik, CSIIS: Fenomena Menarik
"Saya dan PKB terus memperjuangkan meningkatkan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar per desa. Naik lima kali lipat. Kami sudah membuat perhitungan matang tentang ini. Insyaallah anggaran negara mampu menyokong kenaikan dana desa," ujar Muhaimin seusai berdialog di pendopo rest area Desa Mbale Seduh Desa Jarakan.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan kenaikan dana desa mutlak diperlukan.
BACA JUGA: Penggunaan Dana Desa Era Presiden Jokowi Optimal dan Mampu Kurangi Angka Kemiskinan
"Pilar utama pembangunan desa adalah sumber daya manusia yang sehat dan pintar. Maka, desa sehat dan desa pintar adalah dua program yang wajib dijalankan dan disukseskan," kata Cak Imin.
Pilar berikutnya kata Cak Imin, adalah kesejahteraan dan kebahagian warga desa.
"Suatu saat harus ada adagium 'tak ada yang lebih membahagiakan dibandingkan hidup di desa'. Untuk itu, desa sejahtera dan bahagia adalah dua program wajib," imbuh Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra ini.
Pilar berikutnya adalah pembangunan desa berbasis kemajuan teknologi. Pengembangan teknologi pedesaan harus jadi fokus bersama. Di berbagai perguruan tinggi harus dibuka program studi bahkan departemen Teknologi Pedesaan.
"Galang program desa digital. Maka itulah program-program Desa Sehat, Desa Pintar, Desa Sejahtera, Desa Bahagia, dan Desa Digital," tegas mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Seluruh program itu harus ditopang dengan dua prasyarat penting. Pertama, pembangunan infrastruktur harus sukses sehingga membuat semua wilayah, termasuk desa-kota dan antardesa terkoneksi.
Kedua, lanjut dia, pembangunan ekonomi desa harus sukses. Desa harus menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini ada salah paham yang fatal: untuk menjadi pusat pertumbuhan maka desa harus di-"kota"-kan. Padahal, tanpa kehilangan jati dirinya, desa mampu dan layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam konteks itu tegas dia, BUMDesa memiliki posisi dan peranan sangat strategis. BUMDesa harus dijadikan unit ekonomi yang mumpuni. Pada saat yang sama, BUMDesa juga harus dioptimalkan fungsi sosial dan kebudayaannya. BUMDesa harus menjadi kawah candradimuka pengembangan kapasitas warga desa dalam berusaha.
"Saya dan PKB menamai rencana kami untuk membangun desa sebagai Mbangun Deso, Ngerumat Wargo (Membangun Pedesaan, Merawat Wargo). Bukan kebetulan: Saya orang desa. Bukan orang kota yang masuk desa. Saya bangga dan bersyukur tumbuh sebagai warga desa. Karena itu, saya berpikir dan bertindak seperti ibu, bapak, saudara berpikir dan bertindak. Ini modal yang luar biasa," Cak Imin.
Wacana dana 5 miliar rupiah per desa ini disambut baik Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu.
"Alhamdulillah. Dana desa bisa mengatasi persoalan ketahanan pangan hingga persoalan stunting di tingkat desa, infrastruktur di desa yang sudah sangat baik ini merupakan wujud nyata dari penggunaan dana desa," katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan