jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pancasila Gede Munanto menilai pujian Presiden Jokowi untuk salah seorang kandidat Ketua Umum Golkar 2019-2024 Airlangga Hartarto, saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, seperti membuka kenangan lama ketika Jokowi mendukung Setya Novanto (Setnov).
Saat itu, Jokowi lewat orang dekatnya, Luhut Panjaitan, menyatakan tidak ingin Ketum Golkar rangkap jabatan. "Jokowi lebih mendukung Setnov ketimbang Ade Komarudin yang ketika itu menjabat Ketua DPR," kata Munanto, Jumat (8/11).
BACA JUGA: Jokowi Yakin Golkar Terus Melejit
Singkat cerita, setelah kurang lebih setahun menjabat Ketum Golkar, Setnov pun terjerat kasus hukum di KPK dan lengser dari jabatannya sebagai orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin.
"Saat mendukung Setnov, Jokowi pasti tahu yang bersangkutan rawan terjerat kasus hukum. Sebagai presiden, Pak Jokowi yang berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum pasti tahu betul soal itu," tutur Munanto, pria yang juga menjadi kandidat doktor di Universitas Padjadjaran itu.
BACA JUGA: Begini Respons Airlangga Hartarto saat Ditanya soal Jabatan Menteri dan Ketum Golkar
Seturut Munanto, itulah yang disebut dengan gaya politik memangku. "Jokowi tampak seolah memangku Setnov, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk meminimalisir gerak yang bersangkutan agar KPK leluasa mengusut kasus hukumnya," ujarnya.
"Substansinya memangku untuk mematikan orang, yang dalam konteks ini Setnov, dianggap telah merusak kredibilitas institusi negara," imbuh Munanto.
BACA JUGA: Puan Maharani Ketua DPR, Begini Kata Setya Novanto
Nah, dengan histori seperti itu, Munanto mengingatkan Airlangga dan pendukungnya agar tidak terbuai dengan pujian Jokowi.
"Airlangga harus cermat memaknai pujian tersebut sambil memastikan dirinya tidak tersangkut dengan kasus hukum apa pun. Ini penting agar tragedi Setnov tidak terulang pada Airlangga," pungkas Munanto. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek