jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus memfinalisasi rancangan peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal.
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pihaknya sudah akan memplenokan hasil kajian pada Senin (5/10) petang. Setelah itu penyelenggara pemilu akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Kemudian melaksanakan uji publik dengan mengundang sejumlah kelompok masyarakat.
BACA JUGA: Paripurna DPR Lantik Tiga Anggota PAW
"Jadi masih perlu diplenokan dan dikonsultasikan dengan DPR. Semuanya harus betul-betul detail," ujar Hadar, Senin (5/10).
Meski aturan belum ditetapkan, namun Hadar menegaskan calon tunggal nantinya tetap akan melaksanakan kampanye. Namun terkait kampanye rapat umum dan bersifat terbuka, KPU masih membahasnya.
BACA JUGA: KEREN! Haji Lulung Siap jadi Cagub DKI
"Artinya mereka tetap didorong komunikasi dengan publik melalui pertemuan-pertemuan terbatas. Kemudian apakah rapat umum yang bersifat terbuka itu masih didorong, kami masih membahasnya. Debat, kami tetap melakukan dengan makna debat pemaparan visi-misi, dengan menggunakan panelis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.
Bagaimana kesiapan tiga daerah yang sebelumnya diputuskan menggelar pilkada di 2017, namun karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimungkinkan tetap menggelar pilkada di 2017? Hadar melihat tiga daerah telah siap. Masing-masing Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).
BACA JUGA: DPR: Tantangan Makin Berat, TNI Harus Diperkuat
"Kelihatannya mereka sudah siap. Jadi apa yang kami sampaikan melalui surat atau komunikas lisan, mereka sudah lakukan persiapan-persiapan itu," ujarnya.
Kesiapan menurut Hadar, juga termasuk masalah anggaran. Kebutuhan di tiga daerah tidak perlu ditambah. Namun keputusan sepenuhnya masih akan dibicarakan terlebih dahulu antara KPUD dengan pemerintah kabupaten setempat.
"Saya kira anggaran tidak perlu tambah kalau dengar cerita mereka (tiga daerah). Karena penurunan anggaran kan baru sebagian. Nah, itu yang sedang dibicarakan dengan pemerintah daerah," ujar Hadar. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Tantang TNI Masuk 10 Besar Kekuatan Militer Dunia
Redaktur : Tim Redaksi