Karenanya, ia menyatakan calon presiden alternatif untuk 2014 nanti harus diberi ruang. "Jangan hanya satu dua orang (capres) yang hasil survei bagus. Perlu dorongan semua pihak memberikan ruang supaya ada capres alternatif harus didukung," kata Lukman saat dialog pilar negara bertajuk "Capres Alternatif ; Antara Wacana dan Peluang", di gedung parlemen, di Jakarta, Senin (19/11).
Lukman menawarkan ada tiga jalan untuk bisa memunculkan capres alternatif tersebut. Antara lain, kata dia, membuka peluang capres dari jalur independen. Namun, tegasnya, ini jalan buntu. Sebab, pasal 6 UUD 45, tidak memberikan ruang bagi calon independen. Hanya parpol atau gabungan parpol yang bisa mengusung calon.
"Kalau kemudian cara sprti ini dipaksakan, maka harus amandemen UUD. Namun, soal ini tidak direspon parpol. Kalau pun ada agenda amandemen tahun depan yang diinisiasi DPR, soal calon independen tidak direspon," kata Lukman.
Kemudian, merevisi Presidensial Treshold dalam UU nomor 42 tahun 2008 pasal 9 yang menyatakan syarat minimal harus meraih 20 persen kursi dan 25 persen suara.
Menurutnya, saat ini sudah ada gerakan partai menengah untuk ubah UU dari 20-25 persen menjadi 3,5 persen disamakan dengan electoral treshold. "Ini ada peluang, tetapi menurut saya bisa jadi didukung bisa tidak oleh partai. Kalau didukung berarti semua partai parlemen bisa usung, sehingga muncul calon alternatif. Tapi, kalau melihat berita terakhir hampir 65 persen partai besar dan dominan tidak setuju pasal 9 ini (direvisi)," ungkapnya.
Jadi, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menegaskan, berat mengubah dari 25 persen menjadi tiga persen tersebut. "Kalau partai menengah galak, jalan tengah mungkin bisa jadi angkanya 15 persen, tapi ini tidak signifikan dorong calon alternatif muncul," kata Lukman. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dede Yusuf, Cagub Paling Populer
Redaktur : Tim Redaksi