Capres-Cawapres Berpeluang Mendapat Keuntungan Elektoral jika Prioritaskan pada Penegakan Hukum

Senin, 04 Desember 2023 – 20:20 WIB
Tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 saat penarikan nomor urut dalam Rapat Pleno KPU di Jakarta, Selasa (14/11/2023) malam. Ilustrasi. Foto: YouTube/KPU RU

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memberikan penekanan khusus pada penegakan hukum.

Artinya, ketika ada capres-cawapres yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi paslon itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

BACA JUGA: Benahi Penegakan Hukum, Ganjar-Mahfud Bakal Tingkatkan Kesejahteraan Aparat

“Itu poin-poinnya mirip satu sama lain. Ada perbedaan, tetapi bukan yang frontal. Salah satu penyebabnya karena ketiganya punya keterkaitan dengan pemerintah yang sedang berjalan,” tegas Arif di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Hal itu membuat harapan untuk perubahan signifikan dalam bidang hukum tidak begitu besar.

BACA JUGA: Irjen Fakhiri: Penegakan Hukum terhadap KKB Tetap Dilakukan, Termasuk yang Berafiliasi

“Itu yang membuat saya tidak terlalu optimistis akan ada perubahan yang luar biasa,” ujar Arif.

Arif mengungkapkan dirinya sebenarnya berharap ada paslon yang mampu menghadirkan harapan pada penegakan hukum.

BACA JUGA: Ratusan Warga di Sukoharjo Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Sebab, penegakan hukum adalah akar masalah dan ujung pangkal dari banyaknya masalah di negeri ini.

“Sekarang kita bisa lihat penegakan hukum sangat penting. Dari zaman Soekarno sampai sekarang itu yang jadi salah satu (ujung pangkal), termasuk pemberantasan korupsi dan kasus lama hak asasi manusia (HAM)," tegasnya.

Menurut Arif, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi Paslon itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

“Kalau ada paslon yang memberi prioritas soal ini saya pikir dia punya peluang untuk bisa dipilih," ujarnya.

Dari tiga paslon, terdapat salah satu pasangan calon yang berlatar akademisi dan profesional bidang hukum, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arif menekankan pentingnya bagi Mahfud untuk konsistensi untuk berpegang pada gagasan untuk penegakan hukum.

"Barangkali berbeda juga misalnya kita Prof. Mahfud sebagai akademisi dibandingkan dengan sebagai politisi. Kenapa? Karena tekanan politiknya kan berbeda-beda. Tinggal pertanyaannya, apakah Profesor Mahfud bisa konsisten dengan itu?" tanay Arif.

Kendati demikian, Arif menilai sejauh ini Ganjar-Mahfud MD banyak menyuarakan penegakan hukum. Namun, hal itu perlu dibuktikan ke depannya.

“Sejauh ini kalau dari sisi retorika ada harapan, tetapi tentu ini masih harus dibuktikan. Sebab selama 5 tahun hampir belum ada perubahan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum," pungkas Arif.

Ganjar Sikat KKN

Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kemarin waktu kami di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya. Pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud,” ujar Ganjar di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menggunakan tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya 'tidak korupsi dan tidak menipu'.

Oleh karena itu, Ganjar berencana akan setelah terpilih jadi presiden akan mengumpulkan ASN untuk tidak korupsi dan menghindari gratifikasi, tidak ada jual beli jabatan dan sogok-menyogok.

Selama menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah mencopot sejumlah pejabat yang kedapatan korupsi. Dia menegaskan tidak pandang bulu, bersama Mahfud Md akan memberantas korupsi di Indonesia, termasuk juga membenahi pendekatan dan kepastian hukum.

“Pak Mahfud bisa apa? Pak Mahfud cuma Menko kok. Saya ceritakan itulah hebatnya Pak Mahfud, Menko itu tugasnya mengoordinasi, tidak mengeksekusi, tetapi bapak ibu boleh lihat penjelasan beliau setiap bertemu, beliau teriak keras,” ujar Ganjar.

Hal itulah, menurut Ganjar, membuat sejumlah kasus hukum, termasuk korupsi di tanah air mampu dituntaskan.

“'Heh, saya sebetulnya Menko tidak bisa menegeksusi, tetapi saya sampaikan kepada publik agar kemudian orang yang harus melakukan itu ditampakkan untuk melakukan’, dan terbungkamlah kasus korupsi banyak-banyak karena keberanian Pak Mahfud,” ungkap Ganjar.(fri/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler