jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow juga menilai, perbedaan tajam antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang memimpin pemerintahan dan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi bisa saja akan berjalan terus hingga lima tahun ke depan.
Dengan melihat tren sementara ini, KMP tampaknya akan bertahan dengan tidak memberikan kompromi apa pun terhadap lobi-lobi KIH. ”Kalau dalam situasi ini, menurut saya, ya diterima saja,” ujar Jeirry kemarin.
BACA JUGA: Banyak Jamaah Terserang Heat Stroke Usai Wukuf
Menurut Jeirry, saat ini ada kecenderungan KMP melakukan segala upaya demi mendapatkan apa yang diinginkan. Pola semacam itu sudah terlihat di sidang paripurna perdana DPR yang berujung penguasaan penuh pimpinan parlemen.
”Cara berpolitiknya sudah kasar. Sudah menabrak aturan dan menegasikan hak anggota lain,” ujar aktivis Koalisi Masyarakat Sipil itu.
BACA JUGA: Waketum Golkar Yakin KMP Dukung Perppu
Jeirry menilai, upaya KIH dengan melakukan komunikasi berbungkus bargaining politik bertujuan mendapatkan posisi tawar baru di parlemen. Namun, tampaknya proses yang dilakukan selama ini selalu tidak berhasil.
”Bisa saja karena tawaran yang tidak cukup baik, bisa juga karena KMP tidak mau berkompromi,” kata Jeirry.
BACA JUGA: Ditolak, Maka Terjadi Kekosongan Hukum
Karena titik temu sulit didapatkan, kubu pemerintah yang memiliki suara minoritas di parlemen tidak perlu risau. Jeirry menambahkan, situasi yang terjadi saat ini juga bagus.
Masyarakat Indonesia selama ini belum pernah mengalami pola perbedaan yang kuat –di mana ada koalisi pemerintah dan kelompok oposisi. Proses demokrasi bisa berjalan maksimal asal ada aturan main yang setara di antara keduanya.
”Ini pembelajaran yang baik juga. Koalisi pemerintah tidak perlu mengambil posisi KMP. Tapi, juga diharapkan KMP bermain sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Pertarungan politik demi mendapatkan posisi di parlemen, menurut Jeirry, bukanlah ujian yang sebenarnya. Dia menilai, janji KMP sebagai penyeimbang pemerintah akan terlihat saat pembahasan program-program untuk rakyat.
Dari situ, akan terlihat apakah yang diterapkan KMP merupakan politik yang rasional dan objektif atau hanya balas dendam atas kekalahan dalam pilpres.
”Kalau seluruh program pemerintah dihadang, tentu ini bukan politik rasional. Karena yang merasakan dampaknya nanti adalah masyarakat. Tentunya harus ada partisipasi publik untuk mengawasi ini,” tegas dia. (dyn/bay/idr/c11/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Perppu Ditolak DPR, SBY Tetap Diuntungkan
Redaktur : Tim Redaksi