jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, sangat memalukan.
Taufan diketahui telah mengirimkan surat kepada para camat meminta agar perusahaannya PT Amartha Mikro Fintek dilibatkan dalam penanganan virus Corona (COVID-19).
BACA JUGA: Baranusa: Pak Jokowi, Pecat Andi Taufan, Bubarkan Staf Khusus
Surat tersebut menggunakan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Dosen di Universitas Indonesia ini juga menilai pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral, terkesan hanya basa-basi.
BACA JUGA: Panglima TNI Siap Kerahkan 90 Ribu Pasukan
Donny sebelumnya menyebut Istana telah melakukan teguran keras terhadap Taufan.
"Cara-cara yang dilakukan Andi Taufan sangat tercela, menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Berbungkus momentum penanganan covid-19 dengan mendompleng institusi negara, sungguh tidak bisa dimaafkan hanya dengan teguran," ujar Ari dalam pesan tertulis yang diterima, Rabu (15/4).
BACA JUGA: Temuan di Surabaya Ini Harus jadi Pelajaran bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Ngeri!
Menurut pembimbing program doktoral di pasca-sarjana Universitas Padjajaran ini, Presiden Joko Widodo seharusnya memecat sekaligus membubarkan keberadaan staf khusus. Karena terkesan tidak ada gunanya.
Ia menilai, lebih baik anggaran untuk staf khusus dialihkan ke penanganan covid-19. Terlalu banyak staf presiden justru "merecoki" fungsi lembaga lain.
"Sejak awal saya melihat pembentukan staf khusus hanya menampung keberadaan kaum milenial. Seharusnya tidak dalam posisi staf khusus. Lagipula ini periode terakhir masa jabatan kedua dari Jokowi, aura Istana tidak sedang dalam kampanye," katanya.
Peraih penghargaan Sertificate of Merit 2014 dari WCO ini lebih lanjut menyatakan, tingkah pola Taufan di kala pandemi corona merebak, sangat berimbas negatif kepada keseriusan Jokowi dalam memerangi wabah covid-19.
"Akan lebih elok jika Taufan sendiri yang mundur. Klaim Amartha yang mengaku bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi juga harus diusut tuntas. Apakah pola kerja samanya dilakukan secara benar atau menggunakan jalur potong kompas," katanya.
Bagi mantan staf ahli bidang komunikasi di beberapa lembaga ini, keberadaan staf khusus juga sering melebihi porsi tugasnya. Fungsi juru bicara Istana kerap diambil.
"Tugas menteri juga sering diserobot karena pernyataan lintas bidang serta kali ini terbukti seorang staf khusus bisa mengeluarkan surat hingga ke camat-camat. Entah sudah berapa ratus atau ribu camat yang mendapat surat abal-abal itu," pungkas Ari. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang