jpnn.com, SIAK - Kabupaten Siak, seperti halnya beberapa kawasan lain di Provinsi Riau, juga mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jumlah hotspot di Kabupaten Siak pada 2019 ini mencapai 493 titik. Namun, dari segi persentasi hotspot di Kabupaten Siak merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Riau, yaitu hanya sekitar enam persen.
BACA JUGA: Kebakaran Lahan di Kabupaten Bandung Mencapai 226 Hektare
Padahal Siak adalah kabupaten dengan lahan gambut terbesar di Pulau Sumatera. Lebih dari separuh atau 57 persen luas kawasan Kabupaten Siak berupa lahan gambut, yaitu mencapai area seluas 479.485 hektare.
Dari total seluruh kawasan gambut tersebut, sebanyak 21 persen di antaranya adalah lahan gambut dalam dengan kedalaman 3-12 meter.
Bupati Siak Alferdi mengungkapkan, rendahnya persentasi hotspot adalah hasil dari upaya pencegahan karhutla yang diupayakan dari tahun ke tahun.
Dia menjelaskan, Kabupaten Siak telah mendorong upaya pemanfaatan lahan agar lahan terjaga.
Upaya-upaya tersebut tidak hanya berupa kerja pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat, mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat sipil, juga pihak swasta yang dipayungi oleh Peraturan Bupati No. 22/2018 mengenai Inisiatif Siak Hijau.
“Peraturan Siak Hijau ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Siak, masyarakat, juga pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Siak,” kata dia, Selasa (8/10).
Setelah peristiwa karhutla yang masif pada 2015, Kabupaten Siak mulai berbenah melakukan tahap tahapan pembuatan Peta jalan Kabupaten Siak Hijau pada 2016.
Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Saudagho Siak, mereka menganalisis penyebab terjadinya karhutla serta meninjau dan mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mencegah dan mengatasi karhutla.
Pada 2017, Kabupaten Siak menggandeng pihak swasta dan pengusaha kecil untuk menerapkan Good Agriculture Practice (GAP) untuk pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan.
Alferdi menjelaskan, peraturan Siak Hijau menjadi komitmen di Kabupaten Siak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta upaya penting untuk mencegah dan melakukan penanganan karhutla.
“Termasuk kami sudah tidak mengizinkan penebangan kayu alam dan tidak lagi memberikan pembukaan konsesi lahan perkebunan sawit. Saat ini kami sedang mengembangkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), intesifikasi komoditas pertanian di lahan gambut seperti sagu, kayu mahang dan juga aren,” ungkap Alferdi.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menjelaskan, Mengembangkan daerah TORA sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran terutama di lahan gambut.
"Selain upaya untuk terus menjaga ketinggian muka air, kunci pencegahann kebakaran lahan gambut adalah memastikan lahan-lahan TORA itu tetap produktif. Bila memberikan manfaat ekonomi, otomatis masyarakat akan tetap menjaga lahan dan memahami pentingnya pertanian dan perkebunan di lahan gambut tanpa mengeringkan lahan gambut,” kata Nazir.
Sementara itu, Susanto Kurniawan dari Koalisi Mitra Pembangunan Kabupaten Siak, Saudagho Siak, menyampaikan upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Siak dapat didukung berbagai karena adanya peraturan yang menjadi pedoman.
“Peraturan Bupati tahun 2018 adalah acuan bersama bagi siapa pun dalam pembangunan berkelanjutan di kabupaten Siak. Banyak langkah yang dilakukan untuk mendukung inisiatif Siak Hijau,” kata dia.
Dia mencontohkan upaya mendorong kabupaten untuk melakukan tata kelola hutan dan lahan gambut, mendorong perhutanan sosial, membangun demplot-demplot tanaman yang ramah gambut.
“Selain itu didorong juga pengembangan ekowisata. Harapannya kegiatan-kegiatan ekonomi dapat mendukung pencegahan karhutla langsung oleh masyarakat,” ujarnya. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil