jpnn.com, SYDNEY - Warga pribumi Australia meminta pemerintah untuk mencabut larangan perjalanan menuju daerah mereka yang terpencil di Northern Territory (NT).
Pemerintah federal Australia memberlakukan karantina wilayah (lockdown) terhadap 76 komunitas terpencil di NT sampai 18 Juni mendatang. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 di komunitas yang rentan tersebut.
BACA JUGA: THR Cair, Pusat Perbelanjaan Diserbu Pengunjung, Hati-hati Muncul Klaster Corona Baru
Di bawah larangan itu, mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak dilarang mengunjungi daerah-daerah terpencil tersebut, sedangkan warganya yang bepergian keluar untuk mencari persediaan kebutuhan diharuskan menjalani karantina selama 14 hari.
Que Kenny, seorang wanita dari suku Arranta Barat di komunitas Hermannsburg di Australia tengah, mengatakan bahwa seiring suhu mulai menurun, anggota masyarakat di daerahnya harus bepergian untuk mencari persediaan obat-obatan, pasokan dan pakaian hangat.
BACA JUGA: Apa Kabar Laba dan Kredit BTN Selama Pandemi Corona?
"Toko-toko di komunitas ini tidak sepenuhnya siap, mereka juga memiliki masalah terkait pengiriman makanan," tuturnya kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Jumat (15/5).
"Kondisi ini membuat kami stres dan tidak nyaman serta bingung."
BACA JUGA: Pandemi Corona, Pegadaian Yakin Masih Bisa Raup Untung Hingga Akhir Tahun
Dia mengatakan bahwa tanpa akses koneksi internet yang bisa diandalkan, komputer atau kartu kredit, banyak di antara 625 warga Hermannsburg tidak bisa berbelanja secara daring.
"Warga Aborigin di daerah-daerah terpencil semakin lelah dan muak dikarantina," ujar Kenny.
Tercatat ada 30 kasus terkonfirmasi COVID-19 di NT, angka terkecil di antara negara bagian atau wilayah lainnya.
Pemerintah NT menjadi yang pertama di Australia yang mulai melonggarkan kebijakan pembatasan coronavirus, namun tidak memiliki kuasa untuk mencabut larangan perjalanan warga pribumi.
Michael Gunner, Kepala Menteri NT, pada Selasa (12/5) menulis surat kepada Menteri Kesehatan Federal Australia Greg Hunt guna memintanya mencabut larangan perjalanan warga pribumi pada 5 Juni, 13 hari lebih dini daripada yang direncanakan.
"Saya yakin kami bisa melakukan ini karena kontrol perbatasan NT kami yang ketat, kami telah lama tidak mencatat adanya penambahan kasus baru, dan warga NT melakukan hal yang benar," katanya.
Ken Wyatt, Menteri Federal untuk Urusan Pribumi, pada Rabu (13/5) menyatakan dukungannya terhadap pencabutan dini larangan tersebut.
"Mempertimbangkan hasil yang bagus di NT, saya tidak keberatan dengan pencabutan dini tersebut," ujarnya.
"Saya telah meneruskan korespondensi yang saya terima kepada Menteri Hunt dan, berdasarkan saran dari Direktur Medis kita, saya tidak melihat adanya alasan untuk tidak mencabut larangan tersebut." (Xinhua/ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil