jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi VIII DPR melakukan pertemuan terbatas dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi, di Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Selasa (10/3).
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang. Pertemuan tersebut membahas isu terkini yakni terminasi layanan umrah karena epidemi virus corona.
BACA JUGA: Virus Corona di Arab Saudi: Khotbah Jumat Dibatasi, Makanan dan Minuman Dilarang Masuk Masjid
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi. Namun, dia menghargai ikhtiar dari pemerintah Arab Saudi.
“Kami mengapresiasi pertemuan ini, namun kami sebagai corong suara masyarakat, dari umat Islam di Indonesia sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat pemerintah kami tentang corona" ungkap Ihsan dalam siaran pers, Selasa (10/3).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pesan untuk Honorer K2 Lagi, Rombongan Paspamres Kecelakaan di Sungai Sebangau
Namun, Ihsan menegaskan pihaknya meminta kejelasan terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini.
“Dampak corona terhadap jemaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis Jemaah kami yang sangat terasa,” kata Ihsan.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menyebut kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia.
Dia menegaskan penyelenggaraan haji merupakan momen yang sangat penting. “Kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat berharap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantre, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat,” tambah Ihsan.
Karena itu, kata dia melanjutkan, Komisi VIII DPR meminta pemerintah Arab Saudi untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Supaya kami bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu,” lanjut dia.
Ihsan menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR dengan pemerintah sudah intensif membahas penyelenggaraan haji. Karena itu, dia berharap ada kejelasan dan keputusan dari Arab Saudi terkait persoalan haji tahun ini.
“Kami sudah rapat dengan Menteri Agama (Fachrul Razi) soal biaya ibadah haji. Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya seperti penerbangan, penginapan, layanan catering hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu,” katanya.
Di awal pertemuan, Dubes Essam menyampaikan kepada pimpinan Komisi VIII DPR bahwa Pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah virus corona atau Covid-19.
"Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menyeleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lain-lain. Sangat menyedihkan memang, tetapi ini harus kami lakukan" ungkap Dubes Essam. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy