JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Sekjen Prodem), Andrianto, menilai mahalnya ongkos politik menjadi seorang anggota legislatif saat ini memerlihatkan jika sistem Pemilu di Indonesia kini semakin mengarah pada sistem liberal.
Kondisi ini menurutnya sangat tidak baik dan benar-benar mencederai cita-cita reformasi. Karena reformasi digulirkan untuk membawa perubahan dan melahirkan demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk milik segelintir orang maupun petinggi partai politik tertentu.
“Karena itu pemilu yang ada harus diubah. Di antaranya terkait besaran dana kampanye, perlu benar-benar diawasi sehingga tidak ada celah bagi parpol maupun caleg menggunakan dana di luar batas ketentuan,” ujar Andrianto di Jakarta, Senin (20/5).
Selain itu, masa kampanye menurutnya juga jangan dibiarkan terlalu lama. Andrianto mengusulkan cukup tiga bulan. “Karena kalau rentang waktunya sampai 1 tahun seperti sekarang ini, cost jadi tinggi,” ujarnya.
Dia usul, seluruh parpol peserta Pemilu dibiayai oleh negara. Di sejumlah negara pola ini menurutnya terbukti berjalan cukup baik. “Contohnya seperti di Eropa, Israel, dan Jepang, itu parpol dibiayai negara. Jadi parpol tidak pusing-pusing lagi mencari duit dan tentunya besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” katanya.
Andrianto yakin lewat pola ini, maka sistem yang bersih kemugkinan akan lebih mudah dicapai. Karena mereka yang nantinya duduk di parlemen, tidak perlu lagi pusing memikirkan urusan di parpolnya masing-masing, terutama terkait masalah anggaran untuk menjalankan mesin organisasi.
“Nah kalau parlemennya fokus, produk undang-undang yang dihasilkan juga tentunya akan bagus. Hal-hal ini yang selama ini dilakukan sejumlah negara-negara di Eropa dan di Jerman maupun Jepang," katanya.(gir/jpnn)
Kondisi ini menurutnya sangat tidak baik dan benar-benar mencederai cita-cita reformasi. Karena reformasi digulirkan untuk membawa perubahan dan melahirkan demokrasi untuk rakyat. Bukan untuk milik segelintir orang maupun petinggi partai politik tertentu.
“Karena itu pemilu yang ada harus diubah. Di antaranya terkait besaran dana kampanye, perlu benar-benar diawasi sehingga tidak ada celah bagi parpol maupun caleg menggunakan dana di luar batas ketentuan,” ujar Andrianto di Jakarta, Senin (20/5).
Selain itu, masa kampanye menurutnya juga jangan dibiarkan terlalu lama. Andrianto mengusulkan cukup tiga bulan. “Karena kalau rentang waktunya sampai 1 tahun seperti sekarang ini, cost jadi tinggi,” ujarnya.
Dia usul, seluruh parpol peserta Pemilu dibiayai oleh negara. Di sejumlah negara pola ini menurutnya terbukti berjalan cukup baik. “Contohnya seperti di Eropa, Israel, dan Jepang, itu parpol dibiayai negara. Jadi parpol tidak pusing-pusing lagi mencari duit dan tentunya besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” katanya.
Andrianto yakin lewat pola ini, maka sistem yang bersih kemugkinan akan lebih mudah dicapai. Karena mereka yang nantinya duduk di parlemen, tidak perlu lagi pusing memikirkan urusan di parpolnya masing-masing, terutama terkait masalah anggaran untuk menjalankan mesin organisasi.
“Nah kalau parlemennya fokus, produk undang-undang yang dihasilkan juga tentunya akan bagus. Hal-hal ini yang selama ini dilakukan sejumlah negara-negara di Eropa dan di Jerman maupun Jepang," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Dekati Masyarakat dengan Program Prorakyat
Redaktur : Tim Redaksi