Saat memimpin pertemuan seluruh rektor PTN dan Kopertis (koordinator perguruan tinggi swasta) di Jakarta kemarin, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan sistem akreditasi saat ini luput tidak memantau potensi-potensi pecahnya tawuran di sebuah kampus. "Selama ini akreditasi masih menyangkut aspek-aspek akademik murni saja," katanya.
Setelah ada insiden tawuran mahasiswa itu, Nuh menugaskan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyusun formulasi tambahan penentuan akreditasi kampus hingga program studi (prodi). Mantan rektor ITS itu mengatakan, poin akreditasi bisa ditambang dengan aspek kemampuan kampus mengelola lingkungan sosial, budaya, dan kemanusian mereka.
Menurut Nuh, jika aspek-aspek tadi bisa dikelola dengan baik, maka potensi terjadinya tawuran mahasiswa bisa dicegah. Iklim akademik yang bagus, juga perlu ditopang suasana sosial dan kemanusiaan yang baik juga.
Jika upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi tawuran masih pecah, Nuh mengamini perlu ada sanksi tegas. Seperti pemecatan mahasiswa yang terkibat tawuran hingga pencopotan pejabat-pejabat kampus yang terkait. Bisa mulai dari ketua prodi, dekan, sampai rektor.
Tindakan lainnya, Kemendikbud akan menerjunkan tim penyelidikan indipenden untuk menelusuri kasus tawuran mahasiswa. Melalui tim penyelidikan ini, diharapkan muncul laporan objektif tanpa ditutup-tutupi terkait kejadian tawuran mahasiswa.
Nuh sekali lagi meminta pendekatan fisik sudah tidak tepat lagi untuk dijadikan cara mengambil keputusan. Apalagi di lingkungan pendidikan tinggi. Dia mengatakan, sekarang sudah zamannya demokratis modern yang meminta setiap perbedaan pendapat atau pandangan diselesaikan di meja musyawarah. (Wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Baru Akan Turunkan Tim ke UNM
Redaktur : Tim Redaksi