jpnn.com, JAKARTA - Setelah putusan Makamah Konstitusi (MK) dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud makin kuat.
Hal itu ditangkap dalam survei peta elektoral Charta Politika.
BACA JUGA: Konsolidisasi Pemenangan, Ribuan Pekerja Migran Pakai Topeng Ganjar
"Pasangan Ganjar-Mahfud unggul dari Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dalam simulasi 3 nama. Elektabilitas Prabowo-Gibran anjlok, disusul dengan Anies-Muhaimin," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Senin (6/11).
Adapun survei dilakukan dengan jumlah sampel 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentan usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih.
BACA JUGA: Gelorakan Pola Hidup Sehat, Ganjar Padjajaran Gelar Turnamen Mini Soccer di Sukabumi
Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, dengan menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20 persen dari total sampel.
Elektabilitas Ganjar Pranowo – Mahfud MD 36,8 persen menjadi pilihan tertinggi, di atas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (34.7 persen) dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (24.3 persen).
“Dalam simulasi berpasangan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi di angka 36,8 persen diikuti Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 34,7 persen dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, 24,3 persen,” kata Yunarto Wijaya dalam paparannya Senin (6/11).
Peningkatan juga terjadi pada Ganjar Pranowo dari simulasi 3 nama pasangan di periode kali ini.
Dibandingkan dengan survei pada periode 13-17 Oktober 2023, pemilih Ganjar- Mahfud mengalami peningkatan dari 34,8 persen menjadi 36,8 persen di Survei 26-31 Oktober 2023.
Yunarto menilai, peningkatkan elektabilitas pada Ganjar Pranowo dipengaruhi dari kondisi politik terkini yaitu pencalonan Gibran dan putusan MK terkait batas umur capres-cawapres yang dianggap menyalahi penyalahgunaan wewenang.
“Dari jumlah tersebut, 49.9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden,” tutur Yunarto.
Yunarsto mengatakan publik menilai Presiden Jokowi turut campur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon Wakil Presiden.
Sebab, selama ini diketahui publik ada hubungan kekeluargaan yang Gibran Rakabuming merupakan keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.
Hal tersebut makin menegaskan opini terhadap politik dinasti yang dilakukan keluarga Jokowi dalam memuluskan Gibran sebagai cawapres.
Mayoritas masyarakat menolak akan putusan politik dinasti tersebut. “Sebanyak 59,3 persen responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti,” pungkas Yunarto.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul