jpnn.com, JAKARTA - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengingatkan semua pihak untuk menjaga keamanan data aplikasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Sebab, pemanfaatan Sirekap merupakan inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemilu 2024.
BACA JUGA: Saan Mustopa: Sirekap bukan Sistem Resmi Penghitungan Suara Pemilu 2024
Pratama menjelaskan aplikasi tersebut hanya sebagai alat bantu, bukan data yang menjadi pegangan hasil pemilu, tetapi bila terjadi serangan siber mampu menimbulkan kericuhan.
"Oleh karena itu, keamanan data Sirekap ini merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan tertib dan lancar," katanya.
BACA JUGA: Hasil Sirekap KPU: Poltak-Tonny Tumbangkan Petahana di Pilkada Toba
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada Pemilu 2024.
Aplikasi ini pernah sukses digunakan pada Pilkada 2020 lalu.
Pratama menjelaskan supaya keamanan data aplikasi Sirekap ini semakin kuat, maka faktor Sumber Daya Manusia (SDM) harus diperhatikan serius.
Karena, penyebab utama dari kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran SDM tentang keamanan siber.
"Kalau kita melihat sistem keamanan siber, kita tidak bisa melihat hanya pada satu sisi infrastruktur serta perangkat keamanan siber saja, tetapi kita juga harus melihat aspek lainnya seperti pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis," terangnya.
Oleh karena itu, Pratama menyarankan supaya KPU segera melakukan pelatihan kepada seluruh SDM yang terlibat.
Tidak hanya pelatihan cara penggunaan aplikasi Sirekap saja, tetapi juga memberikan penekanan pada faktor keamanan siber.
"Melihat maraknya kebocoran data yang disebabkan oleh kelalalian SDM ini seharusnya sudah menjadi peringatan kepada pimpinan organisasi untuk dengan segera melakukan pelatihan kepada karyawan/mitra yang memiliki akses tersebut bagaimana mengamankan diri mereka sendiri," ujarnya.
Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta Bambang Arianto juga mengapresiasi pemanfaatan aplikasi Sirekap KPU ini.
Menurutnya, digitalisasi akan memberikan dampak signifikan bagi efektivitas dan efisiensi Pemilu.
"Aplikasi Sirekap dapat berkontribusi dalam perhitungan suara secara cepat dan bisa menekan terjadinya praktik kecurangan. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemanfaatan digitalisasi harus tetap menjaga dari serangan siber," Bambang.
Lebih lanjut, digitalisasi ini juga akan mendorong penguatan pelembagaan demokratisasi di Indonesia. Harapannya pemilu bisa lebih transparan dan akuntabel sehingga menguatkan demokrasi.
"Melalui digitalisasi proses transparansi dan akuntabilitas dapat lebih dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Intinya, pemanfaatan teknologi digital bisa berkontribusi dan memperkuat proses pelembagaan demokrasi menjadi lebih baik," pungkas Bambang. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul