jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, terkait kantong plastik berbayar tidak semuanya diterima konsumen dengan senang hati. Banyak juga konsumen yang keberatan dan menilai kebijakan itu hanya pencitraan semata.
"Kantong plastik berbayar malah menguntungkan pengusaha dan tidak berpihak ke masyarakat. Harusnya pemerintah tidak membebani masyarakat dengan membayar kantong belanjaan. Kantong belanjaan itukan masuk biaya operasional pengusaha ritel," tutur Dwi Setiawan, salah seorang konsumen, Minggu (28/2).
BACA JUGA: Izinkan Apartemen di Taman Ria, Ahok Kangkangi Keputusan DPR?
Pengacara muda ini menambahkan, bila pemerintah ingin mengurangi sampah plastik, harusnya pengusaha yang diminta menyediakan kantong belanjaan hasil daur ulang. Dengan menarik dana Rp 200 per kantong, pengusaha bisa mendapatkan keuntungan.
"Coba dikalikan saja berapa duit yang diperoleh pengusaha dari uang kantong plastik. Pemerintah harus jelas aturannya, penarikan duit Rp 200 itu untuk siapa," sergahnya.
BACA JUGA: Kata Razman, Daeng Aziz Bayar Listrik per Bulan Segini
Senada itu Arini, karyawati salah satu bank swasta menyatakan, pemerintah mestinya mengurusi bagaimana mencegah kebakaran hutan bila kemarau datang dan bukan mengurus masalah ecek-ecek.
"Jangan suka membebani masyarakat dengan aturan yang aneh-aneh. Rakyat sekarang sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Lagipula, kewajiban pengusaha menyediakan kantong belanjaan bagi konsumen, bukannya dibalik," ketusnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Ridwan Kamil Temui Adhyaksa Dault, Sinyal Kuat?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kombes Iqbal: Jam Enam Pagi Pak Kapolda Akan Turun
Redaktur : Tim Redaksi