JAKARTA - Persidangan perkara suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi dengan terdakwa Dadong Irbarelawan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3). Pada persidangan yang digelar terpisah, keduanya menegaskan bahwa uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati adalah sebagian dari commitment fee Rp7,3 miliar.
Pada persidangan atas Dadong dengan agenda pemeriksaan terdakwa, majelis hakim yang diketuai Herdi Agusten mencecar mantan pejabat eselon III di Kemenakertrans itu dengan pertanyaan tentang commitment fee 10 persen dari kuasa PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Menurut Dadong, pembicaraan tentang commitment fee pertama kali muncul pada Mei 2011 di ruangan kerja Nyoman.
Pada pertemuan itu ada mantan pegawai Depkeu Sindu Malik Pribadi, Iskandar Pasajo alias Acos, Dharnawati, Dhani Nawawi dan Ali Mudhori. "Di situ Sindu ngomong 10 persen (commitment fee)," ucap Dadong.
Baik majelis maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menanyakan tentang hubungan antara commitment fee dengan THR untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. Sebab, Dharnawati awalnya hanya sepakat soal commitment fee 10 persen dari total Rp 73 miliar dana PPID untuk empat kabupaten di Papua dan Papua Barat. Dharnawati mau mengeluarkan uang Rp 1,5 miliar untuk Dadong dan Nyoman, karena uangnya disebut untuk kebutuhan THR Menakertrans yang nantinya akan dibagikan ke para kiai.
Namun Dadong menegaskan bahwa uang dari Dharnawati adalah bagian dari commitment fee. "Itu (uang dari Dharnawati) erkait komitmen fee dan tidak pernah minta kebutuhan THR," tegas Dadong.
Mantan Kabag Perencanaan dan Evaluasi Program pada Direktorat Jendral Pengembangan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) itu juga sempat mengakui bahwa dirinya pada 23 Agustus 2011 pernah dipanggil Sindu Malik untuk klarifikasi tentang penerimaan uang dari Dharnawati. Pertemuan itu juga dihadiri mantan angggota Tim Asistensi Menakertrans, M Fauzi.
Menurut Dadong, pada pertemuan itu Sindu meminta Fauzi mengklarifikasi soal penyerahan uang ke Menakertrans. "Ya nanti saya konfirmasi ke Trans 1 (Menakertrans)," kata Dadong menirukan ucapan Fauzi.
Diberitakan sebelumnya, Nyoman dan Dadong didakwa menerima uang Rp 1,5 miliar dari Dharnawati. Uang itu diduga sebagai sogokan agar PT Alam Jaya Papua mengantongi proyek dari dana PPID di empat kabupaten di Papua dan Papua Barat.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Kritisi Kisruh PSSI
Redaktur : Tim Redaksi