jpnn.com, DENPASAR - Presiden Joko Widodo memberikan dua opsi kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil dalam memberesi masalah sengketa lahan dan sertifikat hak atas tanah. Opsi dari presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu untuk Sofyan adalah dicopot atau dipecat.
Jokowi mengungkapkan itu saat menyerahkan sertifikat tanah adat desa pakraman dan pura se-Provinsi Bali di pendopo Pura Dalem Sakenan, Serangan Denpasar, Jumat (23/2). Tahun lalu, Jokowi menargetkan BPN menerbitkan 5 juta sertifikat.
BACA JUGA: 2019, Semua Pemilik Tanah di Bali Pegang Sertifikat
“Biasanya 500 ribu, ini naik menjadi lima juta sertifikat,” ujar Jokowi yang juga didampingi Sofyan Djalil, Sekretariat Kabinet Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, target untuk Sofyan pada tahun ini adalah menerbitkan 7 juta sertifikat. Sedangkan target tahun depan menerbitkan 9 juta sertifikat.
BACA JUGA: Hasto Pastikan Presiden Jokowi Hadiri Rakernas PDIP di Bali
“Pilihannya hanya dua, Pak Menteri. Dicopot atau diganti,” tegasnya. Sofyan yang menyimak pernyataan Jokowi sambil duduk lesehan pun tertawa.
“Kalau tahun ini tidak mencapai, awas. Tahun depan juga tak mencapai, awas,” tegasnya.
BACA JUGA: Optimistis Padat Karya Tunai Dongkrak Peredaran Uang di Desa
Jokowi menambahkan, Sofyan bisa langsung memerintahkan para kepala Kantor Wilayah BPN untuk mengebut sertifikat tanah. “Pak menteri tinggal perintah ke pak kanwil. Kalau tidak mencapai target, copot,” sambungnya.
Mantan wali kota Surakarta itu mengaku memberikan target ke para menterinya. “Enak benar kerja tidak pakai target. Saya saja sampai kurus kayak gini. Bajunya saja ini yang gede,” kata Jokowi ditimpali tawa ribuan warga yang hadir.
Sedangkan Sofyan dalam sambutan singkatnya mengatakan, di Bali ada desa adat yang punya aset berupa tanah. Namun, katanya, banyak tanah desa adat termasuk pura yang statusnya selama ini tak jelas.
Sedangkan dalam kesempatan itu ada 845 sertifikat utntuk pura dan tanah desa adat. “Nanti akan seluruh tanah desa adat (bersertifikat, red),” tegasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi ke Bandung untuk Awali Revitalisasi Citarum
Redaktur & Reporter : Antoni