jpnn.com, BERLIN - Seorang pemimpin Partai Hijau Jerman, yang akan menjadi bagian dari pemerintahan baru, pada Rabu menyatakan dukungannya untuk vaksinasi wajib ketika jumlah infeksi melonjak lagi.
Jerman mencatat 66.884 infeksi virus corona baru dan 335 kematian tambahan akibat virus tersebut, sehingga jumlah total kematian mendekati 100.000, menurut angka yang dikeluarkan oleh Robert-Koch-Institute pada Rabu.
BACA JUGA: Dua Varian COVID-19 Berbeda Menyatu di Amerika, Para Ilmuwan Khawatir
Kanselir Angela Merkel, yang sedang bersiap menyerahkan kekuasaan ke pemerintahan baru yang merupakan koalisi Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas, memanggil para pemimpin partai-partai ini pada Selasa (23/11) untuk membahas pandemi.
Katrin Goering-Eckardt, pemimpin parlemen dari Partai Hijau, mengatakan penguncian terus-menerus dan pembatasan kontak sosial lebih membebani daripada menuntut vaksinasi.
BACA JUGA: Wagub DKI Ingatkan Pengalaman Peningkatan Kasus COVID-19
Awalnya, kewajiban vaksinasi diperlukan di fasilitas perawatan untuk melindungi kelompok yang sangat sensitif, katanya kepada radio Deutschlandfunk. Menerapkan vaksinasi wajib tidak berarti bahwa aturan itu akan ditegakkan oleh polisi, tambahnya.
Partai Demokrat Bebas sejauh ini menentang upaya mewajibkan vaksinasi.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Patuhi Aturan Jelang Libur Nataru
Kementerian kesehatan telah menyusun proposal untuk mewajibkan pekerja di panti wreda dan klinik untuk divaksin mulai 1 Januari 2022, majalah Spiegel melaporkan.
Penduduk Jerman dalam beberapa hari terakhir mengantre berjam-jam untuk menjalani vaksinasi. Sekitar 68 persen populasi Jerman sudah divaksin penuh. Angka itu berada di bawah rata-rata negara-negara di Eropa barat.
Pada Selasa, 638.109 orang mendapat suntikan, angka harian tertinggi sejak 28 Juli, meskipun sebagian besar dari mereka mendapat vaksinasi booster.
Austria, yang bertetangga dengan Jerman, telah menerapkan kembali penguncian penuh karena lonjakan beban kasus.
Austria mengatakan tahun depan akan menerapkan kewajiban vaksinasi.
Sementara itu, Dewan Etika Jerman --kelompok ahli independen yang memberi nasihat kepada pemerintah-- mengindikasikan pihaknya dapat mempertimbangkan kembali penolakannya terhadap vaksinasi wajib.
"Kami benar-benar memikirkan vaksinasi wajib itu, karena kami melihat jumlah penularan meningkat," kata wakil ketuanya, Susanne Schreiber, kepada televisi RTL. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil