Curiga Dana Kompensasi jadi Alat Penguasa Galang Suara

JAKARTA - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diusulkan pemerintah tidak layak untuk disetujui DPR. Alasannya, proposal pemerintah itu jika disetujui sangat rawan diselewengkan.

"Selain karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun Pemilu 2014," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (5/5).
 
Selain itu, menurut Bambang, pemerintah belum becus mengelola BBM bersubsidi. Sebab, jumlah BBM subsidi yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya. Karena itu, proposal dana kompensasi yang akan dimasukan dalam APBN Perubahan 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima.
 
Dalam proposal Dana Kompensasi itu, sambung Bambang, juga ada program yang sama dan serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin. Kekuatan-kekuatan politik di DPR tentu saja akan belajar dari pengalaman menjelang Pemilu 2009.

"Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. Hal serupa tidak boleh berulang di Pemilu 2014," ucap anggota Komisi III DPR tersebut.
 
Sementara itu kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (Raskin), bantuan bagi siswa miskin dan program Keluarga Harapan kata Bambang, sudah terakomodasi dalam APBN tahun berjalan.
 
Alasan lainnya sehinga proposal dana kompensasi perlu ditolak, karena adanya fakta bahwa pemerintah belum efektif  mengelola BBM bersubsidi. "Kelangkaan BBM saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. Artinya, Pemerintah belum all out memerangi penyelundupan BBM bersubsidi," terang dia.

Menurut Bambang, perkiraan bahwa 30 persen BBM bersubsidi diselundupkan atau tidak tepat sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah kurang merespon masalah tersebut. "Dengan demikian terpenuhilah syarat untuk menolak proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi itu," pungkasnya. (gil/jpnn)