"Kami telah mempelajarinya. Dari hasil telaahan akademis dan pendapat publik yang masuk ke DPR, subtansi RUU Kamnas ini harus diperbaiki agar tidak terjadi pelanggaran HAM maupun membelenggu kebebasan pers," kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu (30/9).
Mantan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menambahkan, RUU Kamnas juga bertabrakan dengan UU lain. Karenanya agar tidak memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang dan menabrak ketentuan lain, Hasanuddin menyarankan RUU Kamnas dikembalikan lagi ke pemerintah untuk direvisi lagi.
Hasanuddin mencontohkan pasal 54 huruf e dalam RUU Kamnas tentang kewenangan penyadapan, penangkapan, pemeriksaan dan memaksa warga negara yang dianggap sebagai ancaman. Hasanuddin juga menyoroti pasal 59 RUU Kamnas yang menjadi lex specialis yang mereduksi UU Nomor 3 tentang Pertahanan Negara.
Belum lagi, sebutnya, ada pasal 22 dan 23 yang memberi peran terlalu luas kepada unsur Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai penyelenggara Kamnas. "Ada pasal 17 (4) yang menyatakan bahwa ancaman potensial dan non potensial diatur dengan Keppres. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan sangat tirani," ulasnya.
Dituturkannya pula, bahkan pasal 17 ayat 2 ( 9 ) RUU Kamnas menyebut ancaman berupa diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi jika terjadi ketidaksepakatan tentang pembuatan aturan yang dikeluarkan pemerintah. "Ini bisa dianggap sebagai ancaman. Dan ini tentu sangat membahayakan kehidupan maupun tatanan bernegara," tegasnya.
Lantas apa yang membuat pemerintah begitu ngotot meloloskan RUU Kamnas? "Ini tak lepas dari 2014. Penguasa dan partainya tentu punya kepentingan," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem Belajar Dari Jokowi Untuk 2014
Redaktur : Tim Redaksi