jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mencurigai langkah KPU yang dikabarkan menyetop rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau PPK di saat terjadi masalah pada penghitungan di Sirekap.
Sebagai calon anggota legislatif atau Caleg DPR RI dari Dapil III DKI Jakarta, Ferdinand juga mengaku kecewa dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024.
BACA JUGA: Real Count Sementara DPR RI Dapil III DKI: Erwin Aksa & Sahroni 3 Besar, Suara Ferdinand Sebegini
"Saya harus menyatakan kecewa dengan kinerja KPU seperti ini. Saya sangat prihatin bahwa pemilu sebesar negara kita, kenapa sistem penghitungannya jadi seperti ini kacaunya," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Senin (19/2).
Menurut dia, persoalan di sistem KPU merugikan semua pihak, termasuk dirinya selaku caleg dari PDI Perjuangan yang tidak bisa mengakses perolehan suaranya melalui sistem tersebut.
BACA JUGA: Update Real Count KPU 19 Februari: Daftar 9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold, PSI Belum Masuk
"Apa yang terjadi di lapangan sekarang, saya tidak tahu. Dan satu hal, kecurigaan saya terhadap penghentian penghitungan ini bukanlah karena sistem," tuturnya.
Ferdinand menduga penghentian penghitungan suara di kecamatan juga bukan karena ketidakandalan kualitas teknologi yang dipakai oleh KPU.
BACA JUGA: Jokowi Soal Pertemuan dengan Surya Paloh: Saya Ingin Menjadi Jembatan untuk Semuanya
"Saya mencurigai penghentian ini adalah upaya-upaya untuk melakukan sesuatu. Ini kecurigaan. Saya kembali ke beberapa waktu lalu ketika presiden berkata yakin PSI akan lolos," tutur Ferdinand.
Ternyata, kata dia, dari quick qount yang dilakukan lembaga-lembaga survei memosisikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak lolos ke parlemen.
Ferdinand mengatakan yang berbicara PSI pasti lolos ke parlemen bukan sekadar Jokowi bapaknya Kaesang, tetapi juga presiden.
"Kalau pernyataan presiden tersebut tidak terjadi, mau ditaruh di mana muka presiden? Nah, inilah yang saya duga, apakah ini, jangan-jangan bagian dari upaya meloloskan PSI ke parlemen," ujarnya.
Dia menilai masyarakat harus mengkritisi langkah KPU menghentikan sementara penghitungan di kecamatan yang merugikan peserta pemilu.
Dengan kejadian itu, Ferdinand mendorong agar dilakukan audit forensik terkait sistem di KPU.
"Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jangan nanti ketika sistem ini kembali aktif, tiba-tiba ada partai yang langsung melonjak suaranya," kata dia.
Untuk itu, pihaknya berharap ada pemeriksaan yang komprehensif terhadap sistem yang dipakai KPU. Baik itu audit forensik maupun digital.
Hal itu penting dilakukan guna mengetahui benarkah kekacauan rekapitulasi terjadi akibat sistem yang tidak andal, atau karena disengaja.
"Sengaja dibuat rusak, dibuat berhenti untuk melakukan sesuatu upaya-upaya tertentu. Misalnya, meloloskan partai atau menambah suara partai tertentu. Nah, ini yang menjadi kecurigaan," ujar Ferdinand.
Selain itu, dia minta KPU segera memberikan penjelasan secara resmi dan segera menyelesaikan persoalan yang terjadi.
"Tunjukkan ke publik perolehan data-data suara kami semua. Baik partai, capres, maupun caleg," kata dia.(fat/jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aneh, Update Real Count KPU Perolehan Suara Anang Hermansyah Malah Turun, Tommy & Ramzi Juga
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam