JAKARTA - Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera melakukan koordinasi teknis program pengembangan kawasan di daerahnya masing-masing. Ini agar terwujud sinkronisasi program perumahan yang dilaksanakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan Pemda setempat.
"Kami berharap Pemda bisa lebih pro aktif dalam program perumahan di daerah khususnya koordinasi teknis program pengembangan kawasan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Hazaddin Tende Sitepu dalam keterangan persnya, Kamis (3/5).
Dijelaskannya, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia akan menambah kebutuhan rumah yang cukup banyak. Untuk itu, Pemda harus segera memiliki program pengembangan kawasan sehingga dapat dijadikan lokasi kawasan perumahan yang siap bangun.
"Minimnya kawasan tersebut menimbulkan munculnya daerah-daerah kumuh di daerah perkotaan. Dari data yang ada saat ini kawasan kumuh di Indonesia sudah mencapai angka 59 ribu hektar. Hal itu harus segera mendapat penanganan yang serius dari Pemda," tuturnya.
Pemerintah pusat melalui Kemenpera terus berupaya agar seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa ikut berpartisipasi dalam program pengembangan kawasan ini. Selain Pemda, Kemenpera juga mengajak sejumlah perusahaan besar seperi perusahaan tambang dan otomotif di daerah untuk ikut dalam program serupa.
"Kami minta Pemda juga bisa mengalokasikan dana untuk penanganan kawasan kumuh ini. Banyaknya perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan," harapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Peran RS Marinir, Bank Mandiri Hibahkan Rp 1,3 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi