jpnn.com, JAKARTA - Penolakan daerah untuk merekrut PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 (kategori dua) terus berdatangan. Alasannya sama, mereka kehabisan dana untuk menggaji PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan pergolakan di daerah ini menjadi salah satu pokok pembahasan di rapat terbatas Kabinet Kerja. Pemerintah, kata Bima, sedang membahas masalah tersebut. Kira-kira apa yang mesti dilakukan pusat agar rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa berjalan.
BACA JUGA: Pak Menteri Bilang 80 Persen Kepala Daerah Siap Gelar Seleksi PPPK
"Ya sedang dirundingkan sama yang punya uang (Menkeu). Semua bisa jalan kalau ada anggarannya kan," kata Bima kepada JPNN, Kamis (31/1).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2: Soal Tes Dibuat Paling Gampang
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2, Mengapa tak Ada Formasi Tenaga Administrasi?
Dia membenarkan, pemerintah akan menyiapkan skema khusus. Bentuknya seperti apa Bima enggan membocorkannya.
"Nantilah kalau sudah final. Prinsipnya, pemerintah ingin rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa jalan," ucapnya.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Honorer K2: Soal Tes Dibuat Paling Gampang
Mengenai kemungkinan penundaan, Bima mengatakan, sementara masih berjalan sesuai rencana. Apalagi data honorer K2 yang akan ikut tes sudah ada.
"Sementara belum ada putusan ditunda. The show must go on. Insyaallah Februari-Maret jalan," tandasnya.
Sebelumnya, Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih mengungkapkan, penolakan daerah untuk menggaji PPPK dibahas dalam ratas. MenPAN-RB Syafruddin dan Menkeu Sri Mulyani kemudian merumuskannya untuk membuat skema khusus.
"Informasi yang kami dapat dari KSP, akan ada skema khusus bagi daerah agar bisa merekrut PPPK dari honorer K2 di tahap pertama ini," tandas Nur Baitih.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran PPPK: Seluruh Guru Honorer K2 Diusulkan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad