jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaanCPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih kekurangan pegawai bersuara keras minta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk mereka.
"Kami minta moratorium CPNS tidak diberlakukan untuk daerah pemekaran. SDM kami sangat terbatas dan butuh tambahan pegawai," kata Denny, sekretaris DPRD Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur saat melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Senin (22/12).
BACA JUGA: Sofyan Basir: Nggak Mungkin Bangkir jadi Dirut PLN
Dia menyebutkan, kebutuhan pegawai di Saburaijua sebanyak 1.500. Selama ini mereka hanya mendapatkan transfer pegawai dari daerah induk. Itupun belum semuanya sesuai kebutuhan daerah.
"Kami butuh pegawai bukan hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik saja. Tenaga fungsional umum dan khusus kami juga butuh," ujarnya.
BACA JUGA: Jenazah Telat Tiba, Tim DVI Tunda Keberangkatan
Ditambahkan Dominukus Dadilado, sekretaris Komisi I DPRD Saburaijua, pemerintah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada daerah pemekaran untuk merekrut pegawai.
"Karena pegawai yang didistribusikan ke kami sedikit jumlahnya, makanya kami minta tambahan pegawai lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Marwan Pastikan Kesiapan Desa Calon Penerima ADD
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajudan Gubernur Riau Mengaku Pernah Dititipi Tas Berisi Uang
Redaktur : Tim Redaksi