JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berbenah. Salah satu fokus utamanya adalah membenahi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG).
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pembenahan tata kelola perusahaan harus dimulai dengan pembenahan manajemen. "Saya menghimbau, kalau ada direksi yang terindikasi bersalah (kasus korupsi, Red), lebih baik mundur," ujarnya, Rabu (8/8).
Pernyataan tersebut dikeluarkan Dahlan terkait dengan kasus yang membelit PT Adhi Karya. Saat ini, BUMN yang bergerak di sektor konstruksi tersebut tengah disorot dalam kasus suap proyek Hambalang yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Apalagi, mereka kena masalah lagi di (proyek) PON Riau," katanya.
Menurut Dahlan, berbagai kasus tersebut berimbas pada kinerja Adhi Karya. Misalnya, saat ini BUMN konstruksi tersebut lebih sulit mencari proyek untuk dikerjakan. "Kalau banyak masalah seperti ini, malah tidak kerja-kerja, kasihan karyawannya," ucapnya."
Dahlan mengakui, sebagai pemegang saham dirinya bisa saja langsung mengganti direksi dengan wajah-wajah baru. Namun hal itu belum akan dilakukannya. "Saya memang bisa (mengganti direksi), tapi saat ini saya menghimbau dulu," ujarnya.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, BUMN sektor konstruksi memang paling banyak disorot terkait isu suap. Bahkan, ketika awal menjadi menteri BUMN, Dahlan sempat mengadakan survei singkat untuk mengetahui apakah manajemen BUMN karya menyuap untuk mendapatkan proyek.
Caranya, dengan menuliskan pengakuan di kertas kosong tanpa nama, sehingga semua bisa jujur. Hasilnya, 70 persen dari mereka mengaku melakukan suap untuk mendapatkan proyek. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Rombak Direksi BUMN
Redaktur : Tim Redaksi