Dahlan Ditantang Sebut Nama di Media Massa

Jumat, 02 November 2012 – 02:17 WIB
JAKARTA - Hubungan politisi Senayan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan makin memanas. Badan Kehormatan (BK) DPR pun mulai bergerak, menyikapi pernyataan Dahlan bahwa ada 10 nama oknum DPR yang memeras perusahaan-perusahaan plat merah di bawah naungan Kementrian BUMN.

BK DPR menjadwalkan pemanggailan Dahlan untuk dimintai klarifikasi pada 5 Nopember 2012.  "Hari Senin, tanggal 5 pukul 10.30 pagi," ujar Ketua BK DPR Moh Prakosa saat dihubungi wartawan, kemarin (1/11).

Prakosa menjelaskan, keputusan pemanggilan Dahlan merupakan hasil rapat internal BK kemarin. BK DPR ingin menggali lebih jauh pernyataan Dahlan, terkait siapa memeras siapa dan apa motifnya.

BK DPR berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum anggota DPR jika memang terjadi aksi pemalakan oleh oknum wakil rakyat itu. Prakosa menjajikan BK akan serius melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VII DPR Jhony Allen Marbun mengatakan, langkah BK DPR ini memang perlu dilakukan agar polemik bisa segera berakhir. Sebelum jelas nama-nama oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan terungkap jelas, maka polemik bakal makin panas dan menguras energi.

"Yang seperti ini tidak baik. Beliau (Dahlan Iskan, red) pasti juga terganggu kinerjanya karena ada masalah ini. Direksi-direksi BUMN juga terganggu, kinerja pemerintah juga terganggu," ujar Jhony Allen kepada JPNN.

Menurutnya, masalah ini sebenarnya bisa terjadi di mana pun juga, dimana selalu ada oknum yang nakal. "Wartawan juga ada yang nakal kan? Tapi tak boleh saya bilang wartawan nakal. Saya hanya berani mengatakan ada oknum wartawan nakal. Jadi tidak menggenaralisasi," kata Jhony.

Berarti Anda mengakui ada oknum anggota DPR memeras BUMN? "Saya tidak mau suudzon. Kalau ada, biar lah itu dosa dia. Kalau kita yang punya dosa, kita perbaiki," jawab Jhony diplomatis.

Dikatakan, Partai Demokrat, seperti partai lain, juga ingin Dahlan segera menyebutkan nama oknum DPR pemeras, segara gamblang. Jika tidak, maka situasi makin panas, saling curiga, saling tuduh, karena mulai beredar sms-sms gelap.

Haruskah penyebutan nama dilakukan di depan forum DPR? Menurut Jhony, tidak. Bisa juga lewat media massa. "Karena media massa kan forum komunikasi publik," ujarnya.

Jhony mengatakan, sendainya Dahlan sudah menyebutkan nama, maka tak perlu lagi BK DPR memanggil mantan Dirut PLN itu. BK DPR tinggal mengkonfirmasi dan minta keterangan ke nama-nama yang disebutkan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Mundur dari KPK Demi Karier di Kepolisian

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler