JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku mendapat sepucuk surat dari anggota DPR. Isi surat tersebut mempermasalahkan jabatan Denny Indrayana yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek (Persero). Pasalnya Denny saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.
"Ada surat dari anggota DPR, surat itu dipublikasikan bahwa mengapa saya mengangkat Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama. Mereka (DPR) menafsirkan tidak boleh rangkap jabatan karena Denny juga jabat sebagai Wamenkumham," ujar Dahlan di Kantor Pusat PT Taspen, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Mantan dirut PLN ini menjelaskan pengangkatan Denny sebagai Komisaris tidak masalah, selama dia hanya menjabat satu komisaris BUMN. Hal tersebut sama seperti yang dialami Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia.
"Surat-suratnya ternyata tidak ada yang salah, dalam surat menteri BUMN tertulis komisaris BUMN tidak boleh lagi merangkap komisaris yang lain. Sekarang tidak ada lagi, yang dipersoalkan beda sekali dengan yang dimaksudkan. Seperti Pak Mahendra bisa terpilih tanpa ada aturan yang dilanggar," jelasnya.
Dahlan justru menilai keberadaan Denny sebagai komisaris justru dapat membantu menjaga Jamsostek dari intervensi.
"Dengan Denny di situ, Jamsostek lebih aman kok," pungkasnya. (chi/jpnn)
"Ada surat dari anggota DPR, surat itu dipublikasikan bahwa mengapa saya mengangkat Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama. Mereka (DPR) menafsirkan tidak boleh rangkap jabatan karena Denny juga jabat sebagai Wamenkumham," ujar Dahlan di Kantor Pusat PT Taspen, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).
Mantan dirut PLN ini menjelaskan pengangkatan Denny sebagai Komisaris tidak masalah, selama dia hanya menjabat satu komisaris BUMN. Hal tersebut sama seperti yang dialami Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia.
"Surat-suratnya ternyata tidak ada yang salah, dalam surat menteri BUMN tertulis komisaris BUMN tidak boleh lagi merangkap komisaris yang lain. Sekarang tidak ada lagi, yang dipersoalkan beda sekali dengan yang dimaksudkan. Seperti Pak Mahendra bisa terpilih tanpa ada aturan yang dilanggar," jelasnya.
Dahlan justru menilai keberadaan Denny sebagai komisaris justru dapat membantu menjaga Jamsostek dari intervensi.
"Dengan Denny di situ, Jamsostek lebih aman kok," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Juanda Terbaik Se-Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi