JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan setuju dengan keinginan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro, yang meminta izin pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor impor sapi sebanyak 60 ribu ekor sapi bakalan dan 25 ribu ekor sapi betina.
"Ya saya setuju, saya izinkan (langkah Ismed Hasan Putro, red)," ujar Dahlan sebelum memenuhi undangan rapat kabinet di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/2).
Kata Dahlan, akan lebih baik importir daging itu beralih saja mengimpor sapi betina atau bakalan.
Seperti diketahui, di tengah gencarnya upaya pemerintah meminimalisir alokasi impor sapi, RNI tetap memohon untuk meminta alokasi impor sapi untuk kemajuan perusahaan peternakan milik negara.
"Saya meminta izin impor sapi untuk penggemukan. BUMN ingin berkontribusi ke negara. Kalau BUMN untung negara juga untung, kalau diberikan ke swasta maka swasta yang untung. Tinggal pilih mau menguntungkan negara atau swasta?," ucap Ismed, di Jakarta, Rabu (13/2).
Terkait permintaan alokasi impor sapi, Ismed menyebutkan telah mengirimkan surat ke Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah dikirimkan 7 Februari 2013. "Kami sudah kirim surat, tetapi suratnya belum ada respons," tukas dia. (chi/jpnn)
"Ya saya setuju, saya izinkan (langkah Ismed Hasan Putro, red)," ujar Dahlan sebelum memenuhi undangan rapat kabinet di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/2).
Kata Dahlan, akan lebih baik importir daging itu beralih saja mengimpor sapi betina atau bakalan.
Seperti diketahui, di tengah gencarnya upaya pemerintah meminimalisir alokasi impor sapi, RNI tetap memohon untuk meminta alokasi impor sapi untuk kemajuan perusahaan peternakan milik negara.
"Saya meminta izin impor sapi untuk penggemukan. BUMN ingin berkontribusi ke negara. Kalau BUMN untung negara juga untung, kalau diberikan ke swasta maka swasta yang untung. Tinggal pilih mau menguntungkan negara atau swasta?," ucap Ismed, di Jakarta, Rabu (13/2).
Terkait permintaan alokasi impor sapi, Ismed menyebutkan telah mengirimkan surat ke Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah dikirimkan 7 Februari 2013. "Kami sudah kirim surat, tetapi suratnya belum ada respons," tukas dia. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OJK Kenalkan 9 Deputi Pengawasan
Redaktur : Tim Redaksi