JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batu Bara menyambut baik dan berterima kasih kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dengan terbuka dan gamblang telah menyatakan Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen segera setelah kontrak dengan Total dan Inpex berakhir.
"Pernyataan Dahlan Iskan soal Blok Mahakam sekaligus mengonfirmasi gagasan dan sikap yang sudah diadvokasi oleh para pakar, tokoh masyarakat, Ormas, LSM, Serikat Pekerja Pertamina dan gerakan mahasiswa serta IRESS selama 4 tahun terakhir, bahwa ditinjau dari aspek-aspek SDM, teknis, operasi, finansial, Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam," kata Marwan Batu Bara, di Jakarta, Kamis (4/4).
Sebaliknya lanjut Marwan, IRESS menyayangkan sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang masih saja terus mencari-cari alasan dan justifikasi guna memberi kesempatan kepada Total untuk tetap menjadi operator Blok Mahakam. "Oleh sebab itu, kami meminta Presiden SBY untuk segera memutuskan dan membuat pernyataan resmi bahwa sejak 2017 Pemerintah RI akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada perusahaan milik negara, Pertamina," harapnya.
IRESS mengingatkan bahwa keputusan tentang kontrak Blok Mahakam merupakan masalah yang mudah untuk ditetapkan tanpa banyak perdebatan jika pemilik kekuasaan berpegang konstitusi, kepentingan strategis negara, ketahanan energi nasional, kehormatan bangsa dan kepentingan seluruh rakyat. "Keputusan menjadi sulit jika Pemerintah terpengaruh kepentingan asing atau ada oknumnya yang justru menghambat dominasi BUMN atau terlibat dalam upaya pemburuan rente," ujarnya.
Presiden SBY dan para pemegang kekuasaan lanjut Marwan, mestinya paham bahwa masalah Blok Mahakam ini, bangsa kita telah menghabiskan energi sangat banyak, termasuk untuk membodohi dan membohongi rakyat. Semua ini merupakan tindakan pemborosan energi dan kesia-siaan massal secara nasional yang harus segera dihentikan.
"Blok Mahakam ini, disamping kasus-kasus Blok Cepu, Blok WMO, Blok Siak, merupakan contoh bagaimana rakyat harus berjuang untuk memperoleh manfaat optimal dari pengelolaan kekayaan SDA negara yang dijamin konstitusi. Rakyat justru harus berhadapan dengan pemerintahan bangsanya sendiri. Sementara, kontraktor asing dan para pemilik modal tinggal menunggu hasil, sambil melabel pelaku advokasi sebagai orang-orang nasionalis, ultra-nasionalis atau barisan sakit hati," tegas mantan Anggota DPD itu. (fas/jpnn)
"Pernyataan Dahlan Iskan soal Blok Mahakam sekaligus mengonfirmasi gagasan dan sikap yang sudah diadvokasi oleh para pakar, tokoh masyarakat, Ormas, LSM, Serikat Pekerja Pertamina dan gerakan mahasiswa serta IRESS selama 4 tahun terakhir, bahwa ditinjau dari aspek-aspek SDM, teknis, operasi, finansial, Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam," kata Marwan Batu Bara, di Jakarta, Kamis (4/4).
Sebaliknya lanjut Marwan, IRESS menyayangkan sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang masih saja terus mencari-cari alasan dan justifikasi guna memberi kesempatan kepada Total untuk tetap menjadi operator Blok Mahakam. "Oleh sebab itu, kami meminta Presiden SBY untuk segera memutuskan dan membuat pernyataan resmi bahwa sejak 2017 Pemerintah RI akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada perusahaan milik negara, Pertamina," harapnya.
IRESS mengingatkan bahwa keputusan tentang kontrak Blok Mahakam merupakan masalah yang mudah untuk ditetapkan tanpa banyak perdebatan jika pemilik kekuasaan berpegang konstitusi, kepentingan strategis negara, ketahanan energi nasional, kehormatan bangsa dan kepentingan seluruh rakyat. "Keputusan menjadi sulit jika Pemerintah terpengaruh kepentingan asing atau ada oknumnya yang justru menghambat dominasi BUMN atau terlibat dalam upaya pemburuan rente," ujarnya.
Presiden SBY dan para pemegang kekuasaan lanjut Marwan, mestinya paham bahwa masalah Blok Mahakam ini, bangsa kita telah menghabiskan energi sangat banyak, termasuk untuk membodohi dan membohongi rakyat. Semua ini merupakan tindakan pemborosan energi dan kesia-siaan massal secara nasional yang harus segera dihentikan.
"Blok Mahakam ini, disamping kasus-kasus Blok Cepu, Blok WMO, Blok Siak, merupakan contoh bagaimana rakyat harus berjuang untuk memperoleh manfaat optimal dari pengelolaan kekayaan SDA negara yang dijamin konstitusi. Rakyat justru harus berhadapan dengan pemerintahan bangsanya sendiri. Sementara, kontraktor asing dan para pemilik modal tinggal menunggu hasil, sambil melabel pelaku advokasi sebagai orang-orang nasionalis, ultra-nasionalis atau barisan sakit hati," tegas mantan Anggota DPD itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Menkeu Serius Perhatikan Nasib Petani
Redaktur : Tim Redaksi