JAKARTA--Pemerintah mengimbau kepada para petani untuk lebih meningkatkan pemanfaatan atau mengelola lahan transmigrasi untuk memproduksi beras nasional. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah siap memberi bantuan modal kelembagan ekonomi, bantuan alat mesin pertanian, serta bantuan sarana produksi untuk pengelolaan lahan.
"Pemerintah akan memberikan apresiasi kepada petani transmigrasi yang telah mengelola lahan usahanya dan mampu memberikan sumbangsih produksi beras nasional. Yakni, dalam bantuk bantuan modal, alat, dan sebagainya," ungkap Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/4).
Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, transmigrasi saat ini telah dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan kawasan, melalui pembangunan sentra-sentra produksi berbagai komoditas pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. "Sampai saat ini, telah terbentuk 604 kawasan di 26 provinsi, 44 kawasan diantaranya telah ditetapkan sebagai Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)," ujarnya.
Sementara itu, di bidang usaha perkebunan, terang dia, transmigrasi juga telah bekerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan kawasan transmigrasi melalui pengembangan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan sisal yang tersebar di 10 Provinsi dengan luas lahan yang dibudidayakan 437.617 Ha. Sedangkan populasi ternak sapi di kawasan transmigrasi sampai saat ini diperkirakan mencapai 2,1 juta ekor.
"Setiap tahun, Kemenakertrans telah memfasilitasi pembentukan kelompok usaha ternak dengan diberikan input untuk setiap kelompok ternak berupa bibit sapi (jantan dan betina, ramuan kandang, bibit hijauan pakan ternak, obat dan vaksin)," tuturnya.
Program transmigrasi hingga saat ini telah memberikan kontribusi bagi berkembangnya 3.325 desa baru. Di antaranya, terdapat 89 desa telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dan 235 desa menjadi ibu kota kecamatan.
Dijelaskan, pembangunan transmigrasi tidak hanya membangun sarana fisik pemukiman (rumah, jalan, jembatan, fasilitas umum) saja. Akan tetapi, juga memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat). (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Defisit Bisa Tembus 2,8 Persen
Redaktur : Tim Redaksi