jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, lewat upaya penguatan kerja sama internasional.
Salah satunya dilakukan melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
BACA JUGA: Menko Airlangga Kunjungi Fasilitas Terintegrasi CNGR di Tiongkok
Seusai memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 dan menyerahkan Peta Jalan Aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD bulan Mei 2024 lalu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor, Selasa (28/5).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Mengikuti Nikkei Forum 2024
Airlangga menjelaskan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia, yang pertama pada Agustus 2023.
"Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers.
Menurut Airlangga, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.
"Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN," jelas Airlangga.
Terkait dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD.
Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Seusai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah yakni proses self-assesment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
“Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” pungkas Menko Airlangga.
Pada akhir 2024, Sekjen Cormannn juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia.
Survei tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.
Selain itu, dalam pertemuan itu terdapat sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik, mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi lima persen dari PDB 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu tiga tahun.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul