JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan, sejumlah permasalahan di daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga masih terus mengemuka. Bahkan, ada daerah di perbatasan yang tak bisa ditembus dengan jalur darat dari wilayah Indonesia.
Mendagri mencontohkan saat dirinya berberkunjung ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata untuk dapat mencapai lokasi itu harus menggunakan pesawat udara karena tidak ada jalan darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan ibukota kabupaten maupun kecamatan lainnya.
“Lokasinya berada di tengah-tengah Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,5 juta hektar dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi jalan darat itu hanya tembus ke Malaysia. Makanya di sana kita lihat kendaraan yang ada rata-rata berplat Malaysia,” ujar Mendagri dalam rapat kerja BNPP di Jakarta, Kamis (18/7).
Dalam kesempatan itu Mendagri juga membeber persoalan harga barang dikawasan perbatasan yang sangat mahal. Akibatnya, pembangunan pun sulit berkembang.
“Misalnya harga semen, itu bisa mencapai Rp 200 ribu - Rp 300 ribu per sak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu terjadi karena biaya transportasinya yang mahal. Karena saking mahalnya, masyarakat di beberapa perbatasan bahkan telah minta kepada BNPP untuk diizinkan melakukan impor,” katanya.
Menghadapi persoalan-persoalan ini, kata Mendagri, pemerintah telah menetapkan lima agenda pengelolaan perbatasan untuk tahun 2013. Yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, serta pengembangan ekonomi kawasan. Agenda lainnya adalah peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kelembagaan.
Hanya saja, kata Mendagri, BNPP terkendala masalah anggaran. "BNPP itu kan anggarannya terbatas. Tahun ini hanya sekitar Rp 70,5 miliar untuk 21 kabupaten di 12 provinsi. Karena itu diharapkan kementerian lembaga memberi perhatian besar. Silahkan dikelola sendiri, tapi perlu dikoordinasikan dengan BNPP,” ujarnya.(gir/jpnn)
Mendagri mencontohkan saat dirinya berberkunjung ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ternyata untuk dapat mencapai lokasi itu harus menggunakan pesawat udara karena tidak ada jalan darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan ibukota kabupaten maupun kecamatan lainnya.
“Lokasinya berada di tengah-tengah Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,5 juta hektar dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi jalan darat itu hanya tembus ke Malaysia. Makanya di sana kita lihat kendaraan yang ada rata-rata berplat Malaysia,” ujar Mendagri dalam rapat kerja BNPP di Jakarta, Kamis (18/7).
Dalam kesempatan itu Mendagri juga membeber persoalan harga barang dikawasan perbatasan yang sangat mahal. Akibatnya, pembangunan pun sulit berkembang.
“Misalnya harga semen, itu bisa mencapai Rp 200 ribu - Rp 300 ribu per sak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu terjadi karena biaya transportasinya yang mahal. Karena saking mahalnya, masyarakat di beberapa perbatasan bahkan telah minta kepada BNPP untuk diizinkan melakukan impor,” katanya.
Menghadapi persoalan-persoalan ini, kata Mendagri, pemerintah telah menetapkan lima agenda pengelolaan perbatasan untuk tahun 2013. Yaitu penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, serta pengembangan ekonomi kawasan. Agenda lainnya adalah peningkatan pelayanan sosial dasar dan penguatan kelembagaan.
Hanya saja, kata Mendagri, BNPP terkendala masalah anggaran. "BNPP itu kan anggarannya terbatas. Tahun ini hanya sekitar Rp 70,5 miliar untuk 21 kabupaten di 12 provinsi. Karena itu diharapkan kementerian lembaga memberi perhatian besar. Silahkan dikelola sendiri, tapi perlu dikoordinasikan dengan BNPP,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buya Syafii Dukung Bos Lion Air Ikut Konvensi PD
Redaktur : Tim Redaksi