TERNATE--Ancaman Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono yang akan mempidanakan 8 daerah di Maluku Utara (Malut) lantaran terlambat menyalurkan dana Bos (bantuan operasional sekolah), membuat dinas pendidikan di daerah angkat bicara.
Halmahera Tengah (Halteng) misalnya,--satu dari 8 kabupaten di Malut yang telat menyalurkan dana Bos triwulan IV tahun anggaran 2011, punya alasan tersendiri. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Diknas) Halteng M Taher Mujuddin, mengatakan keterlambatan pencairan dana Bos triwulan IV akibat besaran alokasi dana Bos triwulan IV, berbeda dengan alokasi dana Bos triwulan I, II, dan III.
Dikatakan Taher, alokasi dana Bos triwulan IV lebih besar, sementara data siswa penerima Bos masih tetap mengikuti dana Bos triwulan I, II dan III. "Sehingga ada kelebihan sekitar Rp 400 juta, khusus Halteng. Karena itu, kita siapkan data siswa lagi, sebagai penerima Bos. Ini salah satu faktor penyebab keterlambatan," katanya kepada Malut Post (Group JPNN) di Hotel Surya akhir pekan lalu.
Dia lantas mengemukakan persoalan yang terjadi di Halteng. Dia mengatakan, dana bos triwulan IV untuk Halteng sebesar Rp 1, 575 miliar (Rp 1.575.000.000).
"Nilai ini lebih besar dari triwulan I, II, dan III . Sementara sesuai surat edaran Dirjen Mendiknas mengenai alokasi dana Bos SD dan SMP di Halteng, sebagaimana rekapitulasi penerima Bos triwulan I, II dan III meliputi 59 sekolah dasar negeri dan 1 swasta, serta 25 SMP negeri, dengan total siswa masing-masing SD sebanyak 7.687 siswa dan SMP 2.545 siswa. Karena itu, ada kelebihan dana Rp 400 juta," jelasnya.
Karena itu, dia mengaku keterlambatan penyaluran dana bos triwulan ke IV 2011 ke rekening sekolah, bukan karena disengaja atau karena kelalaian tim menegmen Bos atau pihak keuangan daerah, tapi karena alokasi dana Bos triwulan IV yang lebih besar.
"Kondisi ini membuat pihak menejmen BOS ragu mengajukan permintaan ke keuangan daerah. Apakah mengikuti permintaan sesuai dengan triwulan I,II dan III. Banyak pertanyaan muncul saat itu, apakah data siswanya sudah menggunakan data siswa tahun 2011-2012 yang harus dihitung sejak triwulan III" Ataukah hanya triulan IV" Semuanya telah kami buat rekapitulasinya, tapi tetap saja masih ada sisa uang," katanya.
Dia mengatakan, salah satu alternatif yang diambil adalah memasukan satu sekolah sebagai penerima Bos, yakni SD Negeri Loleo, yang belum terdaftar pada alokasi dana Bos 2011. Langkah ini, direspon oleh pihak menajmen bos untuk menyalurkannya ke sekolah tersebut. Pencairannya dihitung dari triwulan I, II, IIIdan IV.
Terkait dengan sisa dana bos Rp 300 juta lebih itu, pihaknya pihaknya akan berkoordinasi dengan tim menajemen Bos provinsi dan pusat."Kita ikut saja arahan dari tim manajemen Bos provinsi dan pusat," tambahnya. (wm-12/fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2012, Infrastruktur Pendidikan Daerah Perbatasan jadi Prioritas
Redaktur : Tim Redaksi