jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menyarankan anggaran hibah Program Organisasi Penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kemendikbud dialihkan untuk mendukung penanganan dampak Covid-19.
Hal ini disampaikan Prof Zainuddin merespons pemberian dana hibah POP Kemendikbud untuk Tanoto Foundation dan Sampoerna Soundation bernilai puluhan miliar sebagaimana diungkap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
BACA JUGA: Tanoto Foundation Memastikan Tidak Memakai Dana Pemerintah
"Sebaiknya refocusing untuk yang terdampak Covid-19. Seperti PJJ, guru honorer dan program yang langsung memberi stimulan pada guru-guru. Intinya anggaran itu bisa terpakai dan tepat sasaran," ucap Prof Zainuddin.
Mekanisme teknis refocusing dana hibah ini, menurut politikus PAN ini, bisa dibicarakan dan disepakati bersama oleh pemerintah dengan DPR. Terutama mengevaluasi sasaran dari program ini.
BACA JUGA: Ini Kata Kemendikbud, Tanoto dan Sampoerna soal Organisasi Penggerak
"Harap diingat, di bawah itu masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang cukup kredibel, mereka juga masih harus diberdayakan, tetapi portofolio mereka itu bagus-bagus," ucap legislator asal Jawa Timur ini.
Sebagai contoh, katanya, Universitas Muhammadiyah Papua yang sudah 6 tahun bekerja sama dengan Unicef menangani program seperti yang ada di POP.
BACA JUGA: Kemendikbud Tak Intervensi Penetapan Organisasi Penggerak
Baik berupa gerakan literasi, pendidikan komunitas, manajemen berbasis sekolah dan lainnya. Kemudian Lembaga Pendidikan Maarif NU yang portofolionya tidak perlu diragukan lagi.
Dia menyarankan terkait seleksi penerima POP tersebut, tim independen yang ada di Kemendikbud jangan hanya melihat proposal yang diajukan, tetapi harus melihat juga aspek rekognisi atau pengakuan terhadap apa yang selama ini sudah dikerjakan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
"Sekarang siapa yang tidak tahu Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang punya lebih 3000 sekolah. Bagaimana Maarif NU memberikan konstribusi terhadap pendidikan. Portofolio mereka. Ini yang tidak mendapatkan perhatian tim yang katanya independen itu," tambah politikus asal Jawa Timur ini.
Tanoto Foundation disebut sebagai salah satu lembaga yang mendapatkan dana Rp 20 miliar per tahun untuk melaksanakan POP yang akan berjangka waktu 2 tahun.
Terkait hal itu, Communication Director Tanoto Foundation Haviez Gautama menegaskan bahwa lembaganya bukan organisasi milik perusahaan, tetapi organisasi filantropi independen.
“Tanoto Foundation bukan CSR karena tidak menggunakan dana operasional perusahaan dan dikelola secara independen dan terpisah dari kegiatan bisnis,” katanya.
Selain itu, katanya, Tanoto Foundation juga tidak menerima dana dari Kemendikbud untuk menjalankan program tersebut walaupun pemerintah telah menyiapkan dana Rp 40 miliar untuk dua tahun.
“Ketika kami apply ada opsi bagaimana pembiayaannya, apakah ada pembiayaan dari pemerintah, campur atau sendiri. Kami pilih pembiayaan sendiri. Perkiraan pemerintah untuk program belajar itu Rp 40 miliar untuk dua tahun, kami siapakan dana Rp 50 miliar untuk dua tahun, dana sendiri,” ungkapnya.
Tanoto Foundation adalah lembaga filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto yang memiliki fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui dukungan terhadap pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam