Kepada Radar Timika, Senin (6/8) Anastasia Tekege mengatakan, apabila ada program seperti ini yang menggunakan anggaran yang cukup besar mencapai Rp 43 miliar lebih, seharusnya disampaikan atau disosialisasikan ke dewan, sebab hingga saat ini dewan tidak pernah tahu tentang anggaran sebesar tersebut.
Lanjut Anastasia, untuk diketahui bahwa anggaran Rp 43 miliar tersebut tidak pernah diketahui oleh dewan, dan tidak pernah dibahas dalam pembahasan APBD, sehingga apabila kemudian tiba-tiba ada statement yang mengatakan, bahwa hal itu menunggu izin prinsip dari DPRD, maka ini menurutnya justru menjadi tanda tanya, alokasi dana dari mana yang dianggarkan untuk biaya sebesar ini.
“Pada dasarnya semua kita menginginkan pendidikan maju, akan tetapi bukan berarti kemudian pembiayaannya bisa dari mana saja,” ujarnya.
Ia mencontohkan untuk BOPDA tahun 2011 lalu yang bermasalah dikatakan dia, bahwa itu bermasalah disebabkan adanya masalah pertanggungjawaban dari kepala sekolah, sehingga dana tersebut dikembalikan ke kas daerah dan menjadi silva. Namun kalau menjadi silva lantas dari mana anggaran Rp 43 miliar tersebut?
“Ini kan kita tidak tetapkan di APBD, sehingga kalau kemudian tiba-tiba muncul, kita kan wajib pertanyakan ini dari mana asalnya,” tandas Anas.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi C, M Nurman Karupukari yang ditemui Radar Timika sebelumnya. Kata dia, terkait dengan program yang dimaksud oleh pemerintah, yakni Pendidikan 12 Tahun Plus, hingga saat ini belum diketahui pihaknya, sehingga DPRD sendiri belum memahami betul izin prinsip yang dimaksud oleh pemerintah.
“Kalau memang itu perlu, sebaiknya pemerintah menjelaskan ke DPRD tentang apa program tersebut, dan bagaimana dengan anggarannya. Yang jelas sampai sekarang kita tidak tahu tentang program tersebut,” tandasnya. (jet)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabupaten/Kota Dianggap Tak Becus Urus Tunjangan Guru
Redaktur : Tim Redaksi