Dana Poskesdes Bukan dari APBD

TARAKAN- Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan dr Khaerul mengatakan, insentif untuk para kader Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sudah dianggarkan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) sebesar Rp.167.500 perbulanSehingga para kader Poskesdes tidak bisa lagi meminta insentif dan anggaran operasional ke Dinkes karena memang tidak masuk dalam APBD kota.
 
“Untuk kader poskesdes, sudah dapat jatah dari Depkes, jadi jangan sampai dobel pembiayaan karena kader sudah dibantu,” kata Khaerul

BACA JUGA: Di Manado, Umat Kristian Amankan Sholat Ied

Kalau memang anggaran tersebut kurang, maka BPM-lah (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang berpikir untuk mencari anggaran tersebut“Jangan sampai dobel pembiayaan, nanti bisa jadi temuan,” ujar Khaerul.

Namun jika untuk biaya operasional, Khaerul mengatakan, Dinkes bisa-bisa saja membantu

BACA JUGA: Lebaran, Hunian Hotel di Manado Tetap Sepi

“Tapi kalau untuk insentif kader, maaf, kami tidak bisaKalau untuk sekadar transportasi bisa dibantu, tapi diluar kader

BACA JUGA: Pemerintah Pasok 3,3 Ton Beras Ke Yahukimo

Untuk transportasi kader, nanti akan diprogramkan di anggaran tahun depan,” tandasnya.

Poskesdes, beber Khaerul, konsepnya tidak jauh berbeda dengan posyandu, yaitu masuk dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)Di Poskesdes ini, kadernya yang menyiapkan bayinya, menimbang, mencatat dan petugas kesehatan yang datang memeriksaTermasuk untuk pengobatan, tetap dilakukan tenaga kesehatan yang adaSehingga kegiatan di poskesdes, tidak perlu ada penarikan biayaUntuk operasionalnya, sementara menggunakan anggaran dari Depkes

Menurut Khaerul, Poskesdes ini dilakukan di daerah yang tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan saja, sehingga untuk yang dekat, tidak dilakukan lagiPasalnya, kunjungan volume di puskesmas sejak adanya jamkesda (jaminan kesehatan daerah) sudah sangat tinggi, bahkan mencapai 70-100 persen dibanding sebelumnyaSehingga kegiatan sejenis pengobatan, disarankan untuk tetap dilakukan ke puskesmas.

“Poskesdes ini dilakukan dalam konteks untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum didirikan pusat kesehatan masyarakat pembantu karena dilihat dari segi kelayakan kunjungannya masih sangat minim, sehingga lebih efisien dengan poskesdes,” jelas Khaerul.

Namun, tandas Khaerul, program kesehatan masyarakat melalui poskesdes ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan masyarakat“Insya Allah, tahun ini kita akan menerima 23 bidan, sebagai salah satu persiapan untuk menuju desa siagaBidan ini juga disiapkan untuk bertugas di desa-desa yang jauh seperti di Binalatung, dan Pulau SadauDi daerah seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan dibangun poskesdesJadi masalah tenaga bidan, Insya Allah akan kita fasilitasi,” ungkapnya.(ddq/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Jalintim Lampung Minim Penerangan