Dana Rp 2,7 Triliun untuk Revitalisasi Proyek Mangkrak di Perguruan Tinggi

Rabu, 23 Januari 2019 – 22:07 WIB
Uang rupiah. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan dana Rp 2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana di perguruan tinggi khususnya bangunan yang telantar karena proyek mangkrak.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti melaporkan, total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan 38 gedung mangkrak di perguruan tinggi negeri (PTN).

BACA JUGA: Sejumlah Kampus Mengejar Akreditasi Internasional

Anggaran tersebut dialokasikan, yaitu untuk 11 PTN 3T dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) sebesar Rp 150 miliar, 7 PTN melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 498 miliar, revitalisasi 7 LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) sebesar Rp 73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar 370,43 miliar. Sisanya Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan 38 KDP (konstruksi dalam pengerjaan) oleh Kementerian PUPR.

"Aokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Kendati demikian, agar anggaran bisa terserap dengan efektif, Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan sarpras," tutur Dirjen Ghufron, Rabu (23/1).

BACA JUGA: ITTS Bekerja Sama dengan Dua Perguruan Tinggi di Malaysia

Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran.

Kedua, zona kuning yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN.

BACA JUGA: Humas PTN dan LLDikti Harus Kreatif

Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU (badan layanan umum), dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH (berbadan hukum) yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.

“Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pengalaman kami kemarin, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah diberi anggaran sarpras, tetapi serapannya rendah,” tambah Dirjen Ghufron.

Selain itu, pemerintah kini mulai fokus terhadap pembangunan sarpras pada bidang vokasi dan seni. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam arahannya mengatakan, sarpras pada pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik yang modern.

Terkait dana yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya pun telah mengajukan anggaran, dan diharapkan bisa direalisasikan tahun depan.

Fokus pembangunan sarpras pendidikan vokasi sendiri terdapat di politeknik, universitas, juga institut. Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI.

“Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya,” terang Menteri Nasir.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nasir turut mengomentari mengenai masalah gedung mangkrak yang ditemukan di banyak PTN di Tanah Air. Menurutnya, masalah gedung mangkrak dapat dihindari dengan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh sebab itu, waktu pelelangan menjadi penting untuk diperhatikan masing-masing perguruan tinggi dan LLDikti.

“Sekarang pembangunan sarpras baru supaya tidak mangkrak sejak awal lelang harus sudah selesai. Jika Januari sudah mulai dibuka lelang, kira-kita Maret sudah selesai lelang, sehingga April sudah jalan,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, pembangunan bisa berjalan empat sampai enam bulan, dan akan selesai tepat waktu. Tentu proses pembangunan ini akan kami kawal, bahkan pendampingan dari PUPR yang merupakan ahlinya,” tandasnya.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin Buka Prodi Kekinian Dipermudah: Ada Kopi, Perkelapaan


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler