Menurut Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Dyah Christina sedikitnya ada 20 persen siswa kategori miskin yang tidak tercover bantuan sebesar Rp 65 ribu per bulan tersebut. “Pengajuan dari sekolah banyak, tapi sekitar 20 persen tidak bisa masuk kuota BKSM karena kuotanya terbatas,” ungkapnya.
Karena itulah sekolah menerapkan pembiayaan subsidi silang agar siswa yang tidak tercover BKSM tidak dibebani dengan biaya SPP yang tinggi. Sebab alokasi dana dari pemerintah belum bisa mengcover semua siswa yang masuk kategori miskin.
BKSM dicairkan melalui tiga sumber pendanaan. Yaitu APBN dari pusat, APBD 1 dari propinsi dan APBD 2 dari pemerintah kota. Untuk dana APBD 2, penerima BKSM jenjang SMA dan MA pencairan diberikan kepada 2625 siswa, jenjang SMK negeri dan swasta diberikan kepada 6125 siswa. BKSM dari APBN atau disebut BOS SMA diberikan kepada 2099 siswa SMK dan 523 siswa SMA.
Sementara dari APBD 1 (bosda SMA) diberikan kepada 3820 siswa. Khusus dari APBD 1 pencairan diberikan untuk enam bulan. Itu pun hanya cair sebesar Rp 52 Ribu dari alokasi bantuan Rp 65 Ribu per siswa. Rp 52 Ribu tersebut adalah alokasi untuk belanja barang dan jasa. Sementara sisanya Rp 13 Ribu untuk alokasi belanja pegawai. ”Pencairannya baru diberikan untuk belanja barang dan jasa saja,” bebernya.
Kamis (9/8) BKSM untuk siswa SMA dan SMK negeri swasta di Kota Malang mulai dicairkan. Para kepala sekolah mendatangi kantor dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kota Malang untuk menandatangani pencairan. ”Semua sekolah penerima harus menyelesaikan SPJ rampung pada minggu ini, sehingga minggu depan sudah bisa dicairkan,” ujarnya.
Menurut Dyah, bantuan ini tidak serta merta berimbas pada pendidikan gratis di SMA. Sebab secara operasional kebutuhan sekolah masih jauh diatas nilai bantuan tersebut. Rata-rata SMA Kota Malang mematok SPP bulanannya diatas Rp 100 Ribu. Sehingga bantuan ini sifatnya hanya mengurangi beban siswa dalam membayar SPP saja. ”Tapi bagi yang tidak mampu tetap harus digratiskan, jika perlu dilakukan home visit untuk melihat layak atau tidak siswa dibebaskan biaya sekolahnya,” pungkasnya. (oci/eno)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 94 Persen Kabupaten/Kota Kekurangan Guru SD
Redaktur : Tim Redaksi