JAKARTA---Solidaritas korps baret merah dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan rupanya benar-benar total. Tak tanggung-tanggung, Danjen Kopassus Mayjen Agus Sutomo tidur bersama 11 tersangka yang ditahan di Jogjakarta.
Informasi ini disampaikan eks Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono di Jakarta kemarin (08/04).
"Saya benar benar salut dan angkat jempol untuk Agus (Agus Sutomo, red). Sebagai Danjen dia tidur bersama tahanan, ini bukti pimpinan yang tanggung jawab dan ksatria," kata Hendropriyono.
Menurut Hendro, Agus Sutomo menginap di Jogjakarta sebagai simbol pertanggungjawaban komando. "Inilah yang disebut jiwa korsa itu. Anak buah ditahan, pimpinan datang. Salut saya," kata doktor lulusan UGM ini.
Secara umum dia menilai aksi 11 orang anggota Kopassus yang membunuh empat orang di lapas Cebongan itu hal yang wajar dan spontan. "Jangan mereka disalahkan. Toh, mereka siap menghadapi proses hukum," katanya.
Hendro menceritakan, di Jogjakarta masyarakat justru mendukung aksi Kopassus itu. "Kemarin ada demo di Tugu Jogja, mereka percaya dengan Kopassus, mereka merasa lebih aman dengan adanya Kopassus. Ini fakta," katanya.
Jawa Pos berupaya mengkonfirmasi informasi menginapnya Danjen Kopassus itu. Namun, Kepala Penerangan Kopassus Mayor Achmad Munir tidak bersedia membenarkan maupun menyalahkan. "Wah kalau soal itu, silahkan dikonfirmasi ke pak Hendro langsung saja, " katanya.
Asintel Kopassus Letkol Richard Tampubolon juga senada dengan Munir. Dia mengaku sedang berada di luar kota. "Saya sedang dinas Mas, silahkan ke sumber info awalnya saja," katanya.
Saat menemui Jokowi 5 April lalu , Mayjen Agus Sutomo memang sudah menyatakan siap pasang badan dengan aksi anggotanya. "Bagaimanapun mereka anak-anak saya, sebagai komandannya saya siap bertanggung jawab," kata Agus saat itu.
Di Mabes AD pergantian Pangdam IV Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso berlangsung tertutup. Wartawan yang meliput diminta berkumpul di ruang Penerangan TNI AD dan tidak boleh masuk ke ruang upacara.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad menjelaskan mutasi itu reguler dan rutin. "Juga bukan hanya Pangdam IV yang diganti, ada pejabat yang lain," katanya.
Tujuh pejabat TNI AD yang dimutasi itu adalah Mayjen TNI Hardiono Saroso dari Pangdam IV/Dip menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Sunindyo dari Aspers Kasad menjadi Pangdam IV/Dip, Mayjen TNI Istu H. Subagio, dari Gubernur Akmil menjadi Aspers Kasad, Brigjen TNI Sumardi dari Kasgartap I/Jakarta menjadi Gubernur Akmil, Kolonel Inf Toto Rinanto Sudjiman dari Paban Sahli Bid. Orkes Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kasgartap I/Jakarta, Brigjen TNI Didi Sudiana dari Pati Ahli Kasad Bid. Manajemen Sishankamneg menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf I.G.B. Herry Atmika dari Dandenma Mabes TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Manajemen Sishankamneg.
Rukman menjelaskan, sebelum ada pencopotan, Pangdam IV Diponegoro memang sudah menghadap langsung ke KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.
"Memang beliau yang menghadap sendiri ke KSAD. Pernyataan beliau yang menyatakan tidak ada anggota TNI yang terlibat saat itu belum koordinasi dengan bawahannya. Itu merupakan tanggung jawab beliau," ujar alumni US Naval War College itu.
Rukman menegaskan serah terima jabatan Pangdam IV Diponegoro tidak berhubungan dengan penyerangan Lapas Cebongan. Serah terima jabatan ini adalah bentuk tanggung jawab Hardiono atas pernyataannya beberapa waktu lalu.
"Sertijab ini tidak ada hubungannnya dengan Cebongan. Sertijab ini bentuk tanggungjawab Pangdam IV Diponegoro kepada KSAD terkait pernyataan beliau pada Sabtu pagi," katanya.
Rukman menjelaskan Hardiono bisa mengucapkan pernyataan seperti itu karena belum menerima informasi secara lengkap. "Dia mempertanggung jawabkan dengan bilang siap diganti," kata Rukman.
KSAD juga sudah mengumpulkan seluruh pimpinan Kopassus dan semua menyatakan siap bertanggung jawab meskipun tidak terkait langsung dengan peristiwa penyerangan lapas.
"Sekali lagi, serangan itu spontan dan tidak direncanakan. Kalau komandan tahu pasti dilarang keras," kata Rukman.
"Proses hukum terhadap 11 tersangka sudah berjalan. Mereka dibawa dari Jogja ke Semarang untuk proses hukum lebih lanjut," kata jenderal bintang satu itu.
Di bagian lain Kapolri Jenderal Timur Pradopo melantik enam Kapolda di Mabes Polri. Pejabat Polda yang resmi dilantik tersebut adalah Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) yang semula dijabat Irjen Iskandar Hasan, digantikan oleh Irjen Saud Usman Nasution.
Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Brigjen I Made Dewa Parsana digantikan oleh mantan Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto. Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) yang dijabat Brigjen Wahyu Indra Pramugari digantikan oleh Brigjen Pol Noor Ali.
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang semula dijabat Brigjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang digantikan oleh Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana. Kapolda Maluku Utara yang dipegang Brigjen Affan Richwanto diserahterimakan kepada Brigjen Machfud Arifin. Sementara itu, Kapolda DIJ yang dijabat oleh Brigjen Sabar Rahardjo, digantikan oleh Brigjen Pol Haka Astana.
"Saya berharap tugas tugas penegakan hukum bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, ujar Timur Pradopo. Kapolri juga minta premanisme di semua wilayah disikat habis. Kalau ada aparat yang menjadi beking, masyarakat bisa lapor. Akan kami tindak tegas," katanya.
Timur juga membantah pergantian Kapolda DIJ terkait kasus Cebongan. "Rotasi kepemimpinan saja," katanya. Sabar menjadi kabiro organisasi di Mabes Polri.
Pada wartawan, mantan Kapolda DIJ Brigjen Sabar Rahardjo mengakui ada pertemuan dengan TNI AD sebelum peristiwa Cebongan terjadi. "Saya tidak ingin OKU terulang," katanya.
Kasus OKU yang dimaksud adalah penyerangan puluhan personel Yonif Armed Martapura ke Markas Polres Ogan Komering Ulu, 7 Maret lalu, karena buntut dari pembunuhan rekan mereka oleh personel polisi.
"Makanya, penanganan saya, Anda bisa lihat sendiri. Saya tanggap. Enggak sampai 1 x 24 jam, tercepat itu. Makanya, kecepatan itu saya selalu komunikasikan. Jadi, bukan komunikasi mau apa, kecepatan saya melakukan tindakan ini, saya komunikasikan," kata jenderal bintang satu itu.
Sabar membantah komunikasi tersebut karena ada ancaman pasca-peristiwa pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe. "Tidak ada yang seperti itu. Ini antisipasi saja," katanya.
Penyidik Polri justru memperlihatkan hasil rekaman kamera CCTV Hugo's Cafe. "Pertemuan itu, salah satunya saya memang mengundang Danrem. Ini loh lihat, bahwa keterbukaan polisi untuk melihat CCTV. Lihat CCTV-nya kayak begini," kata Sabar.
Kapolda baru DIJ Brigjen Haka Astana mengaku belum akan banyak mengeluarkan program baru. "Sesuai instruksi Bapak Kapolri, fokus tentu melanjutkan yang terkait sekitar premanisme," katanya.
Saat ditanya apa bentuknya, Haka malah menjawab, "Saya akan melanjutkan apa yang sudah dimulai pak Sabar," katanya. (rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepolisian Disarankan Introspeksi dari Kasus Cebongan
Redaktur : Tim Redaksi