JAKARTA - Laporan keuangan Kemdiknas 2010 mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Namun, Mendiknas M Nuh menganggap itu sebagai hal biasa
BACA JUGA: Berharap Akhir 2011 tak Ada Lagi yang Bingung Urus BOS
Katanya, penilaian BPK memang bisa naik turun, berbeda-beda setiap tahun.“Laporan keuangan Kemdiknas yang dinyatakan disclaimer itu kan biasa saja
BACA JUGA: Wagub : Aceh Perlu Reorganisasi Pendidikan
Biasa saja, yang penting kami akan tetap mencari tahu dimana penyakitnya ini,” ungkap Nuh ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (7/6).Nuh menjelaskan, Selasa (7/6) malam pihaknya telah mengagendakan akan bertemu dengan ketua BPK Hadi Poernomo untuk membahas mengenai laporan keuangan Kemdiknas tahun 2010 tersebut
BACA JUGA: 70 Persen Anggaran Ditjen Dikti untuk Gaji
“Nanti saya akan bertemu dengan Ketua BPK untuk mengetahui dimana letak disclaimernya? Apa ini murni terletak di kewenangan Diknas? Atau terkait dengan kementerian lain? Atau terletak di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)? Atau di universitas? Ini kan masuk semua,” jelas Nuh.Menurutnya, tidak hanya kantor pusat (kemdiknas) di Jakarta saja yang diperiksa oleh BPK, melainkan LPMP, kopertis dan PTN juga termasuk bagian yang harus dikelola dan diperika semua“Oleh karena itu, sekali lagi kami juga menghargai apa yang dihasilkan oleh BPKNanti BPK akan memberikan poin-poin temuan dan rekomendasinya apa saja, dan harus segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Lantas, bagaimana jika ternyata temuan BPK mengarah pada penyimpangan dan penyelewengan? Nuh menyatakan dirinya nggan berpsekulasi“Saya belum tahu dan saya tidak mau berpekulasiTapi intinya semuanya bersifat terbukaIni tidak apa-apa jika memang terbuktiSaya janji kalau saya sudah mendapatkan informasi utuh, nanti saya sampaikan semua temuannya, rekomendasinya, dan lain-lain,” tukasnya.
Nuh menambahkan, pihaknya memahami jika hal ini merupakan bagian dari sistem keuangan dan akuntansi yang harus terus menerus dibenahiOleh karena itu, harus dicermatiMisalnya, lanjut Nuh, nanti akan diketahui di perguruan tinggi, karena yang sering masuk disclaimer itu terletak pada PNBP, yang urusannya berada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Yang punya sumber PNBP itu perguruan tinggiPersoalan yang sampai sekarang belum selesai kan begini, PTN menerima uang paling banyak itu kapan? Juli dan AgustusTahun anggaran kapan? JanuariSehingga seringkali, ketika program sudah jalan, tetapi belum disetorkan, dan uang sudah dipakaiBeda dengan yang lain, tahun anggarannya dan tahun pelaksanaannya sama-sama di bulan JanuariOleh karena itu, ini bagian yang harus dicarikan solusinyaSaya tidak mau menyalahkan PTN, tapi ini fakta yang harus dihadapi,” paparnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Jurusan Unmul Sepi Peminat
Redaktur : Tim Redaksi