jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi berbagai capaian yang diraih DPR RI selama hampir setahun menjalankan amanah rakyat, sejak dilantik pada 1 Oktober 2019.
Menurut Bamsoet, di bawah kepemimpinan Puan Maharani, perempuan pertama yang menjadi ketua Ketua DPR RI, serta para wakil ketua dan anggota lainnya, lembaga legislatif itu telah bekerja keras membantu pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19. Sekaligus menyiapkan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun.
BACA JUGA: Bamsoet: Pengelola Hotel dan Pemda Bali Harus Ketat Terapkan Protokol Kesehatan
"Stabilitas politik yang terjaga dengan baik, dibuktikan dengan harmonisnya hubungan antara DPR dengan pemerintah, merupakan kunci utama gotong royong memulihkan perekonomian nasional. Sekaligus DPR tetap mengawasi kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran PEN agar tepat guna dan tepat sasaran," kata Bamsoet usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-75 DPR RI, secara virtual dari Black Stone Beach Bali, Selasa (1/9).
Turut hadir secara langsung maupun virtual para tokoh bangsa yang pernah memimpin DPR RI. Antara lain Ketua ke-14 DPR RI Harmoko, Ketua ke-15 Akbar Tanjung, Ketua ke-16 Agung Laksono, Ketua ke-17 Marzuki Alie, dan Ketua ke-19 Ade Komarudin. Bamsoet sendiri adalah Ketua ke-20 DPR RI.
Politikus Golkar itu juga mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan 6 RUU menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya RUU Perppu Pilkada Serentak 2020, sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan mengedepankan protokol kesehatan. UU itu memberikan jaminan kepastian terselenggaranya kedaulatan rakyat walaupun dalam suasana pandemi Covid-19.
BACA JUGA: MPR: Optimalisasi UMKM, Pandemi Covid-19 Harus Bisa Diatasi
"Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota MPR RI telah berkomitmen menjaga kondusivitas selama Pilkada. Salah satunya dengan memastikan para kandidat yang mereka dukung maju dalam Pilkada, tak melakukan pengerahan massa selama kampanye. Pelaksanaan kampanye bisa memanfaatkan media sosial, sehingga tak menambah penyebaran Covid-19," jelas Bamsoet.
Di sisi lain, wakil ketua umum Kadin Indonesia ini memuji langkah DPR yang telah membuka hubungan baik dengan buruh dalam menyelesaikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dibuktikan dengan rapat maraton selama 20-21 Agustus 2020 dengan 16 perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja yang menghasilkan kesepakatan untuk memperlancar pembahasan RUU Cipta Kerja. Penyelesaian omnibus law itu diharapkan akan mempercepat masuknya investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
BACA JUGA: MPR: Lonjakan Kasus Positif Covid-19 Harus Segera Direspons
"Di tengah berbagai capaian yang telah diraih, tentu masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya penyelesaian RUU KUHP sebagai produk hukum asli Indonesia, agar tak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Sudah terlalu lama pembahasannya terkatung-katung. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan oleh DPR RI periode 2019-2024," pungkas Bamsoet.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam