JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melihat angka aset kendaraan DPP PKS dari catatan di bendahara partai yang kini dipimpin Anis Matta itu. Jumlahnya asetnya mencapai Rp 21 miliar.
"KPK sempat melihat angka Rp 21 miliar. Besar sekali kata penyidik. Saya jelaskan itu aset konsolidasi kendaraan DPP sampai ke daerah, DPW, Provinsi sampai kabupaten/kota. Itu untuk kendaraan saja," kata Mardani di kantor DPP PKS, Rabu (15/5).
Mardani menjelaskan bahwa besarnya aset kendaraan operasional DPP PKS sampai ke daerah itu berasal dari sumbangan kader. Karena menurut dia, ada aturan di internal PKS agar kader memberikan sumbangan.
"Kami punya aturan nyumbang ke DPP. Kebetulan saya masih di DPR, dari gaji saya Rp 20 juta setiap bulan auto debet ke rekening DPP, provinsi juga auto debet," jelasnya Mardani.
Ditegaskan dia, sebagian besar aktifitas partai yang berbasis Islam itu didanai oleh kader, termasuk aset partai yang disumbangkan kader yang sudah berpenghasilan setiap bulannya.
"Aset hasil sumbangan kader. Tiap bulan bervariasi, ada yang tiga persen, 5 persen, 7 persen. Seperti dari 57 anggota DPR RI. Kemudian ada 1.300 kader di kota dan kabupaten," tambahnya.(Fat/jpnn)
"KPK sempat melihat angka Rp 21 miliar. Besar sekali kata penyidik. Saya jelaskan itu aset konsolidasi kendaraan DPP sampai ke daerah, DPW, Provinsi sampai kabupaten/kota. Itu untuk kendaraan saja," kata Mardani di kantor DPP PKS, Rabu (15/5).
Mardani menjelaskan bahwa besarnya aset kendaraan operasional DPP PKS sampai ke daerah itu berasal dari sumbangan kader. Karena menurut dia, ada aturan di internal PKS agar kader memberikan sumbangan.
"Kami punya aturan nyumbang ke DPP. Kebetulan saya masih di DPR, dari gaji saya Rp 20 juta setiap bulan auto debet ke rekening DPP, provinsi juga auto debet," jelasnya Mardani.
Ditegaskan dia, sebagian besar aktifitas partai yang berbasis Islam itu didanai oleh kader, termasuk aset partai yang disumbangkan kader yang sudah berpenghasilan setiap bulannya.
"Aset hasil sumbangan kader. Tiap bulan bervariasi, ada yang tiga persen, 5 persen, 7 persen. Seperti dari 57 anggota DPR RI. Kemudian ada 1.300 kader di kota dan kabupaten," tambahnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Absensi Anggota Dewan Harus Diumumkan
Redaktur : Tim Redaksi