jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai kasus kebocoran data pegiat media sosial Denny Siregar merupakan contoh rentannya rahasia data konsumen untuk disalahgunakan oleh korporasi. Oleh karena itu, Poyouno mengharapkan Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam pengawasan.
Menurut Arief, ada banyak kebocoran data publik yang tidak terpantau lantaran enggan melaporkan atau takut. Dia juga mendorong Polri membongkar kasus ini, karena bisa mengarah pada skandal penjualan data.
BACA JUGA: Update Corona 13 Juli: Angka Kesembuhan di Jawa Timur Meningkat
"Bayangkan, pekerja outsourcing atau kontrak saja dengan mudah (membobol data)," ujar Arief saat dikonfirmasi, Sabtu (11/7).
Arief menduga, sangat terbuka kemungkinan data yang dibobol tak hanya milik Denny Siregar. Menurutnya, apa yang telah diungkap Polri dengan menangkap FPH, pelaku ilegal akses data pelanggan Telkomsel, merupakan hal yang harus dievaluasi. Arief khawatir ada orang yang membekingi di belakang kasus ini.
BACA JUGA: Update Corona 13 Juli: Pertambahan Kasus Positif Covid-19 Hari Ini Menurun
"Bisa jadi, percakapan menteri sampai presiden juga disadap,” ucapnya.
Karena itu, ia menduga dalam kasus Denny Siregar tak hanya FPH yang akan diproses hukum. Kemungkinan muncul tersangka lain.
BACA JUGA: Virus Corona Mengamuk di Pasar Cempaka Putih, Banyak yang Jadi Korban
"Ini bukan kasus sembarangan. Bukan persoalan siapa tersangkanya, tetapi anda bayangkan saja, seseorang bisa mencomot kapan data penting di Telkomsel yang bisa saja untuk kepentingan politik dan tujuan tertentu. Maka saya kira, kasus ini bisa menyeret tersangka lain," tambahnya.
Oleh karena itu, Arief menilai manajemen Telkomsel harus melakukan screening kepada pegawai yang punya akses dan bertanggung jawab atas semua data pelanggan Telkomsel.
Hal ini penting, untuk memastikan pegawai tersebut tidak tercemar moral buruk. Selain itu, juga demi menjaga kerahasiaan pelanggan Telkomsel.
"Saya kira ini juga menjadi pelajaran penting bagi Menteri BUMN yang harus melakukan screening yang dilakukan Badan Intelejen Negara (BIN) terhadap para direksi BUMN yang ditempatkan," pungkasnya. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga