Data Penerima BLSM Amburadul

Dedi, salah seorang  ketua RT di Kecamatan Cililin menyatakan keakuratan data penerima tidak tepat. Banyak warga secara ekonomi yang mampu tetapi menerima dana BLSM, sebaliknya banyak warga yang tidak mampu  justru tidak terdaftar pada calon penerima dana  tersebut.

"Banyak yang warga protes kepada saya karena ketidakakuratan data mengenai pihak yang berhak menerima dana BLSM," ujar Dedi kepada wartawan saat ditemui di Cililin, Rabu (3/7).

Dedi mengungkapkan, banyak warga yang berasal dari kalangan tidak mampu mengeluh karena namanya tidak tercantum di data penerima dana BLSM. Ia kerap disalahkan oleh warga terkait hal itu, meski ia terus meyakinkan pada warga bahwa yang mendata warga yang berhak menerima dana BLSM adalah bukanlah dia. Bahkan, kata dia, tak sedikit pula warga yang menjadikannya bahan hujatan dan caci maki warga yang merasa tidak puas.

"Beberapa kali saya terus ditanyai warga yang menanyakan karena namanya  tidak tercantum didalam daftar penerima dana. Tapi saya maklumi, karena mereka tahunya bahwa pendataan warga yang berhak menerima dana berasal dari RT setempat,"ungkapnya.

Meski ia dapat memaklumi sikap para warga ini, namun Dedi berharap jika pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru dalam menyusun warga yang berhak menerima dana BLSM tersebut. Pasalnya data yang saat ini digunakan tidaklah akurat dan masih menggunakan data tahun 2009.

Tidak itu saja, Dedi juga kerap ditanyai soal waktu pencairan. Ia enggan memberitahukan waktu pencairan karena Dedi tidak pernah dilibatkan dalam mekanismenya.  Karena kebingungan harus menjawab apa, Dedi pun kerap meminta agar  masyarakat lebih bersabar karena belum ada kejelasan mengenai rencana penyaluran dana BLSM tersebut.

Bupati Bandung Barat, Abubakar menyatakan penyaluran dana BLSM di KBB sampai saat  ini berlangsung lancar dan tanpa kendala. Jika  muncul  keluhan mengenai data calon penerima yang tidak tepat sarasan, ia mengaku tidak dapat berbuat banyak karena data tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak pemkab melainkan oleh pemerintah pusat.

"Saya rasa wajar saja kalau banyak warga yang protes karena tidak tercantum dalam daftar penerima karena pihak RT, RW dan desa tidak terlibat langsung dengan pendataan ini,"katanya.

Meski demikian, menurut dia, pemkab Bandung Barat akan ikut melakukan pemantauan penyaluran dana BLSM itu. Salah satunya dengan membuat posko pemantauan dan pengaduan yang diperuntukkan bagi warga yang hendak melayangkan keberatan atau membuat laporan mengenai BLSM di seluruh kecamatan.

Jika ternyata dalam penyaluran ini ada masalah, pemkab tidak akan diam. Kami cari dulu akar permasalahannya seperti apa lalu mencari solusinya. Bila memang ada masalah, saya persilahkan masyarakat untuk melapor,"jelasnya. (dep)