KEAKURATAN data pemilih sangat menentukan sukses tidaknya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012. Jika data pemilih tidak akurat, dan menimbulkan kerugian pada salah satu calon, akan memicu ketidakpuasan. Dari sanalah, potensi kekisruhan dalam pilkada bisa muncul.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, berdasarkan pengamatannya pada pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, pemicu utama terjadinya kekisruhan dalam pilkada adalah data pemilih yang tidak akurat.
Untuk itu, ia mengimbau pihak-pihak terkait, untuk teliti dalam melakukan pendataan pemilih. “Pendataan pemilih harus dilakukan secara teliti dan transparan. Hal ini guna menghindari ketidakakuratan jumlah data pemilih,” kata Taufik, di sela Konferensi Pers, di Kantor Gerindra DKI, Benhil, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Menurut Taufik, pemutakhiran data pemilih jelang Pilkada DKI 2012, masih belum maksimal. Hal itu terbukti, dengan belum dilakukannya pengesahan daftar pemilih sementara (DPS). Padahal, pengesahan DPS harusnya sudah dilakukan tanggal 13 April silam. Kemudian, DPS tersebut harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, mulai di tingkat kelurahan, hingga RW dan RT. Tujuanya, agar para calon pemilih mengetahui dirinya sudah terdaftar atau belum.
“Seandainya belum terdaftar, para pemilih bisa menghubungi pihak terkait dan melakukan pendaftaran ulang. Namun, dengan belum disahkanya DPS ini dan juga belum adanya sosialisasi, membuat masyarakat belum mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum,” ujarnya.
Taufik mengatakan, kini daftar pemilih yang baru di tingkat DPS saja belum diumumkan KPU kepada masyarakat. Apalagi waktu untuk pemutakhiran DPS ini terus berjalan dengan batas waktu hingga 6 Mei 2012. “Ini sudah hampir seminggu pengumuman DPS ini. Sampai sekarang DPS itu belum diperlihatkan kepada publik,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menegaskan, saat ini Gerindra telah menugaskan seluruh ranting dan PAC se-DKI mengambil DPS di 267 kelurahan, dengan membawa surat resmi yang ditujukan kepada Ketua KPUD 6 kota kabupaten, dan Panwas. “Diharapkan dengan cara proaktif ini, tahapan pemilukada dapat dilaksanakan dengan baik dan kerugian stakholder dapat diminimalisasi,” tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Fraksi Ngotot Interpelasi Dahlan
Redaktur : Tim Redaksi